Indonesia akan menjadi Presidensi Dewan HAM PBB 2026, yang nantinya tugas tersebut akan diemban Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB akan ditetapkan hari ini di Jenewa pukul 10.00 pagi waktu setempat.
"Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan," kata Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kemlu Indah Nuria Savitri saat konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Dengan status tersebut, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM PBB. Posisi ini bukan sekadar simbol diplomatik, tapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembahasan isu HAM global.
"Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya," ujar Indah.
Indonesia sangat terhormat mengemban status tersebut. Indah menjanjikan kepemimpinan yang inklusif untuk semua negara anggota PBB.
"Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif," kata Indah.
Posisi tersebut, kata Indah, merupakan hasil diplomasi RI selama ini. Posisi yang bukan semata diberikan, tapi ada perjuangan di balik penunjukannya.
"Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan," katanya.
(eva/eva)
