Publik Tolak Pilkada Via DPRD, Deddy PDIP: Rakyat Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

jpnn.com
1 hari lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut temuan LSI Denny JA teranyar memberi penegasan kuat, bahwa rakyat tidak mau hak politik mereka dicabut dalam memilih pemimpin daerah. 

Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi temuan terbaru LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas publik menolak wacana pilkada melalui DPRD. 

BACA JUGA: Mayoritas Rakyat Tolak Pilkada Melalui DPRD, Elite PKB Bilang Begini

"Saya kira bottom line-nya itu rakyat tidak mau hak dasar politik mereka dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung dibajak oleh segelintir oligarki, baik pusat maupun daerah," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (9/1).

Terlebih lagi, kata legislator Komisi II DPR RI itu, rakyat merasa tidak percaya DPRD dalam memilih pemimpin ketika menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan tak langsung. 

BACA JUGA: Penolakan Pilkada Via DPRD Tinggi, Sekjen Golkar Singgung Trauma Orde Baru

"Ketidakmauan itu salah satunya karena tidak percaya bahwa DPRD akan memilih calon sesuai aspirasi publik tetapi cenderung pada selera segelintir elite belaka," kata Deddy.

Dia pun mengusulkan DPR tidak mengubah pilkada langsung menjadi melalui DPRD yang tak banyak disetujui rakyat.

BACA JUGA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada via DPRD, PDIP: Terlalu Mahal Cabut Hak Rakyat

Deddy menyebut DPR sebaiknya memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan pilkada langsung dibandingkan mengubah sistem. 

"Banyak dari kekurangan itu selama ini justru datang dari partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas pemilu serta penegakan hukum yang lemah," kata dia.

Sebelumnya, LSI Denny JA mengungkap bahwa 66,1 persen publik menolak wacana pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.

Data tersebut tertuang dalam temuan LSI Denny JA pada 10-19 Oktober 2025 berjudul Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

LSI Denny JA dalam temuan teranyar juga menyebut responden yang setuju pilkada secara langsung sebesar 28,6 persen dan pihak tak menjawab 5,3 persen. 

LSI Denny JA melibatkan 1200 responden untuk melaksanakan survei Mayoritas Publik Menolak Pilkada Oleh DPRD.

LSI Denny JA memilih responden berdasarkan metodologi multi-stage random sampling yang diwawancara secara tatap muka kuisioner. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayoritas Konstituen Golkar, Gerindra, & PKB Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Nadin Amizah Umumkan Alami Gangguan Pita Suara Spasmodic Dysphonia
• 3 jam lalukumparan.com
thumb
Pengiriman ke Cilowong Dihentikan, Tangsel Alihkan 200 Ton Sampah ke Cileungsi
• 23 jam lalukompas.com
thumb
Penanganan Sampah Jakarta, Pramono Rencana Bangun PLTSa di Tiga Lokasi
• 35 menit laluidxchannel.com
thumb
Literasi AI di Era Digital, AICO Gunakan Buku untuk Edukasi Publik-Melek Teknologi
• 11 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Penjelasan Lengkap Muhammadiyah soal Pandji yang Dipolisikan, Tegaskan Ini
• 6 jam lalufajar.co.id
Berhasil disimpan.