Jakarta: Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara imparsial dan inklusif, menyusul pengesahan resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, mengatakan Indonesia akan mengedepankan transparansi serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM PBB dalam menangani berbagai isu sensitif.
“Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM maupun untuk isu ini,” terang Indah, dalam press briefing di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Baca Juga :
Resmi! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026Menurut Indah, kepercayaan yang diberikan komunitas internasional kepada Indonesia diharapkan tidak hanya berdampak bagi kepentingan nasional, tetapi juga membawa perbaikan yang lebih luas di tingkat kawasan dan global.
“Kita juga berharap kepercayaan ini akan menjadi bukti rekam jejak kita, membawa perbaikan bukan hanya di Indonesia tapi juga secara kawasan dan juga secara internasional,” kata Indah.
Indah menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil dari proses diplomasi panjang yang melibatkan kerja kolektif lintas pemangku kepentingan, bukan sesuatu yang diperoleh secara otomatis.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu. Tentu saja Presidensi ini bukan sesuatu yang given, tapi memang sesuatu yang perlu diperjuangkan,” jelas Indah.
Indah menilai mandat tersebut merupakan kepercayaan besar sekaligus tanggung jawab berat, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis dan penuh ketegangan, serta dinamika internal Dewan HAM PBB.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestigius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga, mengingat situasi geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika,” ujar Indah.
Dalam menjalankan kepemimpinan tersebut, Indonesia mengusung tema Presidency for All dengan pendekatan inklusif terhadap seluruh negara anggota, terlepas dari perbedaan kepentingan politik dan blok geopolitik.
Komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Dewan HAM PBB terpilih dari Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro, yang sebelumnya menegaskan bahwa presidensi Indonesia akan berpegang pada prinsip universality, objectivity, dan non-selectivity dalam menangani seluruh isu hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya pada pertemuan organisasi Dewan HAM, Sidharto juga menekankan bahwa seluruh hak asasi, termasuk hak atas pembangunan, harus diperlakukan secara adil dan setara, di tengah meningkatnya perbedaan pandangan di antara negara anggota.
