Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 mencapai Rp534,1 triliun atau 104 persen dari target APBN sebesar Rp513,6 triliun. Capaian ini diraih di tengah tekanan penurunan harga komoditas global sepanjang tahun lalu. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, Kamis, 8 Januari 2026.
"Realisasi PNBP yang melebihi target di tengah normalisasi harga komoditas. Kita lihat grafiknya turun, hampir semua harga komoditas itu turun dan penurunan volume produksi 534,1 triliun, ini adalah 104 persen dari target APBN 513,6 triliun," kata Suahasil kepada wartawan termasuk tvrinews.com, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kinerja PNBP 2025 menunjukkan ketahanan fiskal meski penerimaan dari sumber daya alam (SDA) mengalami tekanan signifikan akibat merosotnya harga minyak, batu bara, gas alam, dan nikel.
"Kalau kita lihat hampir seluruh harga komoditas utama sepanjang 2025 berada di bawah level 2024. Dampaknya langsung tercermin pada PNBP SDA yang setiap kuartalnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya," jelasnya.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP), misalnya, turun dari sekitar USD 80 per barel pada kuartal I 2024 menjadi USD 62,5 per barel pada kuartal IV 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas batu bara dan mineral.
Meski demikian, pemerintah mencatat adanya perbaikan pada kuartal IV 2025 yang membantu menjaga kinerja PNBP tetap di atas target. Selain itu, kontribusi dari PNBP kementerian dan lembaga (K/L) serta badan layanan umum (BLU) mengalami peningkatan signifikan.
PNBP K/L bahkan tercatat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan target APBN, terutama didorong oleh setoran ganti rugi dari penegakan hukum kasus korupsi serta penerimaan dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio.
Sementara itu, PNBP BLU tercatat sekitar 33 persen di atas target, seiring meningkatnya kinerja BLU sektor sawit dan rumah sakit yang mengalami peningkatan kapasitas layanan.
Kemudian Suahasil juga menegaskan bahwa secara nominal, PNBP 2025 memang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp584,4 triliun. Namun, perbandingan tersebut tidak sepenuhnya sepadan karena adanya perubahan kebijakan pengelolaan dividen BUMN.
"Dividen BUMN sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya masuk APBN, mulai 2025 dikelola oleh Danantara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Jika dilakukan perbandingan secara apples to apples, kinerja PNBP 2025 sesungguhnya menunjukkan peningkatan," ucapnya.
Editor: Redaktur TVRINews
