Jakarta: Pemerintah telah membayarkan subsidi senilai Rp281,6 triliun pada 2025, yang mencakup subsidi energi dan nonenergi.
"Semua volume barang bersubsidi di 2025 meningkat dibandingkan 2024," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 8 Januari 2026.
Ia merinci realisasi pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 18,98 juta kiloliter, tumbuh 4,7 persen dari realisasi 2024 sebanyak 18,12 juta kiloliter. LPG 3 kilogram telah terserap 8,54 juta ton atau tumbuh 3,9 persen dari realisasi tahun lalu 8,23 juta ton.
Realisasi untuk subsidi listrik mencapai 42,8 juta pelanggan, tumbuh 2,6 persen dari tahun lalu 41,7 juta pelanggan.
"Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs," jelas Suahasil.
Sementara itu, untuk nonenergi yakni pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 8,1 juta ton, tumbuh dua digit atau 12,1 persen dari tahun lalu 7,2 juta ton. Kemenkeu menyatakan pemangkasan birokrasi, tepatnya sebanyak 145 regulasi, mendorong penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat.
Ilustrasi. Foto: dok MI
Baca Juga :
Menkeu Dapat Deadline 6 Bulan Benahi Subsidi Salah SasaranHarga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan, sehingga makin terjangkau bagi petani. Sedangkan, subsidi perumahan mencapai 278,9 ribu unit rumah, yang tumbuh signifikan 39,5 persen dari realisasi tahun lalu 200 ribu rumah.
"Ini adalah bentuk keberpihakan kita, memastikan APBN memenuhi kebutuhan masyarakat," tutur Suahasil.
APBN 2025 mengalami defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.
Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.
Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Sedangkan, belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun.
Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp919,9 triliun.
