JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto menyoroti rencana unjuk rasa dari Forum Solidaritas Hakim Adhoc (FSHA) Indonesia di depan Istana Merdeka pada 22–23 Januari 2026. Ia mengimbau para “wakil tuhan” itu mengambil cuti saat hendak mengikuti unjuk rasa.
Sedianya, Yanto menyampaikan, MA tak mempersoalkan rencana unjuk rasa FSHA Indonesia yang menuntut kenaikan tunjangan. Pasalnya, unjuk rasa dianggap sebagai bentuk hak warga negara.
“Ya, jadi kalau demo itu ya namanya demo itu kan hak. Cuma hakim itu pilihan. Jadi hakim itu pilihan dan pengabdian, ya,” ujar Yanto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
“Jangan mengganggu persidangan, jangan mengganggu pencari keadilan, layanan, ya. Pelayanan publik itu jangan diganggu dengan cara seperti itu, begitu ya, seperti itu,” ujar Yanto.
Untuk itu, ia meminta para hakim adhoc bisa mengambil cuti saat hendak ikut unjuk rasa. Menurutnya, hal itu seperti yang dilakukan para hakim saat unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Kalau kita lihat adik-adik kita yang menyampaikan aspirasi kemarin, itu kalau enggak salah cuti ya. Mengambil cuti. Mengambil cuti dan disampaikan dengan mekanisme yang baik seperti itu, ya,” pungkasnya.
