Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.
Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri sekaligus melakukan pendekatan intensif kepada perwakilan negara sahabat yang berada di Jakarta. Strategi ini dijalankan selaras dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa memainkan peran sentral di Dewan HAM PBB. Upaya ini didukung oleh PTRI New York serta perwakilan RI lainnya.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menempati posisi tersebut, Sidharto memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai dengan agenda kerja tahunan lembaga tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi. Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Adapun tema yang diusung Indonesia dalam presidensi ini adalah "A Presidency for All", yang mencerminkan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, seiring dengan mekanisme kepemimpinan yang bergilir antar kelompok kawasan.
Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia telah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
(luc/luc)
