PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan. Langkah ini diambil menyusul temuan sejumlah dapur MBG yang berdiri di lingkungan tidak layak dan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan. Seperti yang berada dekat tempat penampungan barang rongsokan.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan pihaknya berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi dapur MBG sesuai dengan ketentuan. Hasil pengecekan tersebut juga akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sebagai bahan evaluasi bersama.
Sebagai koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pekalongan, Sukirman menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga standar kelayakan dapur MBG. Menurutnya, program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat ini tidak boleh dijalankan secara asal-asalan.
“Kami menemukan beberapa dapur MBG berada di lokasi yang kurang layak, seperti berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, area rongsokan, hingga aliran sungai yang kotor. Kondisi ini jelas berisiko terhadap kesehatan dan harus segera dibenahi,” ujar Sukirman, Kamis (8/1/2026).
Sukirman menambahkan, peninjauan akan melibatkan instansi terkait guna memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar lokasi, spesifikasi bangunan, serta aspek keselamatan dan kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman program.
Selain masalah lokasi, Sukirman juga menyoroti persoalan pasokan bahan pangan untuk dapur MBG. Berdasarkan masukan dari pedagang pasar, sebagian besar kebutuhan bahan pokok seperti daging, telur, beras, dan komoditas lainnya masih didatangkan dari luar daerah.
“Pedagang pasar menyampaikan bahwa pelaku usaha lokal belum sepenuhnya dilibatkan. Ini menjadi catatan penting dan sudah kami sampaikan agar ke depan potensi lokal bisa lebih dioptimalkan,” jelas Sukirman.
Sukirman mengungkapkan, hingga saat ini realisasi dapur MBG di Kabupaten Pekalongan baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan ideal, dengan estimasi total sebanyak 78 dapur yang diperlukan.
Ia juga menyebutkan bahwa proses pendaftaran mitra dapur MBG sempat terhenti pada akhir tahun lalu. Namun, pendaftaran tersebut direncanakan akan dibuka kembali pada tahun ini dengan mekanisme seleksi dan verifikasi yang lebih ketat.
“Seluruh dapur MBG akan kami evaluasi ulang agar benar-benar memenuhi aturan dan standar. Kami ingin memastikan persoalan yang terjadi di daerah lain tidak sampai terulang di Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya. (H-2)
