Bencana Bukan Sekadar Alam

Banjir datang lagi. Tanah longsor kembali merenggut nyawa. Hutan terbakar sebelum musim kemarau benar-benar tiba. Kita mencatat peristiwa itu dengan rasa letih yang kian menebal. Bencana ekologis di Indonesia telah menjadi semacam rutinitas nasional. Ia muncul di layar televisi, di laporan berita daring, lalu perlahan menghilang digantikan isu liyan. Yang tertinggal adalah luka yang tidak pernah benar-benar sembuh.

Setiap kali bencana terjadi, kita cenderung mencari penyebab terdekat. Curah hujan ekstrem. Perubahan iklim global. Kesalahan teknis. Tata kelola yang buruk. Semua itu benar. Akan tetapi ada pertanyaan yang jarang diajukan dengan sungguh-sungguh. Mengapa pola kerusakan ini terus berulang meski kita telah mengetahui risikonya? Mengapa peringatan demi peringatan selalu datang terlambat? Mungkin masalahnya bukan semata pada apa yang kita lakukan terhadap alam, melainkan pada cara kita memikirkan alam itu sendiri.

Krisis ekologis sering dipahami sebagai kegagalan kebijakan atau kelemahan penegakan hukum. Pandangan ini tidak keliru, tetapi tidak cukup. Selalu ada asumsi di balik kebijakan dan hukum. Ada gambaran tentang apa itu alam dan bagaimana hubungan manusia dengannya.

Filsuf kontemporer Christopher Watkin dalam bukunya The state of nature and the shaping of modernity: Tracing the roots of colonialism, secularity, and ecology (Cambridge University Press, 2025), menunjukkan bahwa modernitas membangun imajinasi tertentu tentang alam melalui gagasan yang disebut sebagai state of nature atau keadaan alamiah manusia. Gagasan ini tidak hadir sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai cerita konseptual yang membentuk cara berpikir politik, ekonomi, dan moral masyarakat modern.

Alam dalam imajinasi ini dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar manusia. Ia adalah ruang kosong yang menunggu untuk dimanfaatkan. Ia hadir sebagai latar pasif bagi aktivitas manusia. Dari sini, eksploitasi tidak lagi tampak sebagai tindakan merusak, melainkan sebagai proses yang bersahaja dan bahkan perlu.

Cara berpikir semacam ini telah lama berakar dalam logika pembangunan. Ia bekerja dalam senyap, jauh sebelum alat berat diturunkan ke hutan atau izin tambang dikeluarkan.

Bahasa pembangunan sering terdengar netral dan rasional. Kita berwicara perihal optimalisasi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan nasional. Kata-kata ini memiliki daya persuasif nan kuat. Akan tetapi bahasa tidak pernah benar-benar netral.

Tatkala hutan disebut sebagai sumber daya, kita secara implisit menyempitkan maknanya. Hutan tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup yang kompleks, melainkan sebagai cadangan ekonomi. Sungai tidak lagi dipandang sebagai sistem ekologis yang rapuh, melainkan sebagai saluran air atau lokasi proyek.

Watkin menegaskan bahwa bahasa modern tentang alam tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh sejarah panjang pemikiran Barat yang memisahkan manusia dari alam dan menempatkan alam sebagai objek yang dapat dikontrol. Pemisahan ini kemudian menjadi dasar bagi kolonialisme, industrialisasi, dan kapitalisme global.

Indonesia mewarisi cara berpikir ini melalui sejarah kolonial dan pembangunan pascakemerdekaan. Kita mungkin telah mengganti penguasa, tetapi sering kali masih menggunakan bahasa yang sama.

Negara modern hadir dengan janji ketertiban dan kemajuan. Ia menyusun peta, membuat peraturan, dan merancang rencana jangka panjang. Semua itu dilakukan atas nama rasionalitas. Namun rasionalitas juga memiliki sisi gelap ketika ia mengabaikan apa yang tidak dapat dihitung.

Dalam banyak kasus, kebijakan lingkungan didasarkan pada kalkulasi ekonomi jangka pendek. Dampak ekologis jangka panjang silang selimpat dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Akibatnya, keputusan yang tampak rasional dalam dokumen perencanaan justru menghasilkan kerusakan yang tidak rasional dalam kenyataan.

Watkin menunjukkan bahwa imajinasi state of nature memungkinkan negara modern memandang alam sebagai sesuatu yang harus ditata dan dinormalkan. Dalam kerangka ini, banjir menjadi masalah teknis, bukan tanda ketidakseimbangan ekologis. Solusinya adalah tanggul, bukan pemulihan hutan. Kita lalu terjerembab dalam siklus perbaikan yang tidak pernah menyentuh akar masalah.

Cara berpikir modern tidak hanya memisahkan negara dari alam, tetapi juga manusia dari lingkungannya. Banyak komunitas lokal sebenarnya memiliki hubungan yang lebih intim dengan alam. Pengetahuan adat tentang hutan, sungai, dan tanah seringkali lebih sensitif terhadap keseimbangan ekologis.

Akan tetapi pengetahuan ini kerap dipinggirkan. Ia dianggap tidak ilmiah atau tidak efisien. Dalam imajinasi pembangunan, masyarakat adat sering diposisikan sebagai penghalang kemajuan. Padahal merekalah yang paling merasakan dampak kerusakan ekologis.

Watkin mengingatkan bahwa logika state of nature juga bekerja secara kolonial. Wilayah tertentu dipandang sebagai ruang yang belum sepenuhnya modern, sehingga sah untuk ditata ulang. Pola ini masih terlihat dalam cara kita memperlakukan daerah pinggiran dan kawasan adat. Bencana ekologis kemudian menjadi bentuk ketidakadilan yang berlapis. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan justru menanggung dampak terbesar.

Modernitas sering dikaitkan dengan sekularisme. Dalam banyak hal, sekularisme membuka ruang kebebasan dan rasionalitas. Namun ada konsekuensi yang jarang dibicarakan. Alam kehilangan dimensi sakralnya.

Bukan berarti kita harus kembali pada kepercayaan animistik secara literal. Yang hilang adalah rasa takzim terhadap alam. Tatkala alam sepenuhnya dipandang sebagai objek material, hubungan kita dengannya menjadi transaksional. Watkin menunjukkan bahwa sekularisasi modern tidak menghapus struktur religius, tetapi mengubahnya. Alam tidak lagi disakralkan, tetapi disistematisasi. Hasilnya adalah hubungan yang dingin dan instrumental.

Dalam konteks Indonesia, kehilangan rasa takzim ini terasa ironis. Banyak tradisi lokal sebenarnya menempatkan alam dalam posisi yang dihormati. Walakin logika pembangunan sering kali menggerus nilai nilai tersebut.

Setiap bencana ekologis biasanya diikuti oleh kritik moral. Kita mengecam keserakahan, korupsi, dan kelalaian. Kritik ini penting, tetapi sering kali berhenti pada individu. Masalahnya lebih dalam. Kerusakan ekologis bukan hanya hasil dari niat buruk, tetapi juga dari sistem yang mendorong perilaku tertentu. Selama cara berpikir tentang alam tidak berubah, kritik moral akan selalu terlambat.

Watkin mengajak kita untuk melihat krisis ekologis sebagai krisis imajinasi. Kita gagal membayangkan hubungan yang berbeda dengan alam. Kita terjebak dalam cerita lama tentang kemajuan dan penguasaan. Tanpa mengubah cerita ini, kebijakan apa pun akan berisiko mengulang pola yang sama.

Arkian, apa arti mendengar alam dalam dunia kontemporer? Hal ihwal ini bukan soal romantisisme atau penolakan teknologi. Ini soal kerendahan hati epistemik. Mengakui bahwa alam bukan sekadar objek, tetapi sistem hidup yang kompleks dan rapuh.

Mendengar alam berarti memberi ruang bagi pengetahuan ekologis lokal. Berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang secara serius. Berarti mengakui keterbatasan rasionalitas teknokratis.

Dalam bahasa filsafat publik, ini adalah ajakan untuk memperluas nalar kita. Rasionalitas tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal kebijaksanaan. Kebijaksanaan tumbuh dari kesediaan untuk mendengar apa yang tidak selalu bisa diukur.

Setiap masyarakat hidup dari cerita yang ia percayai. Cerita tentang kemajuan tanpa batas telah lama mendominasi. Cerita ini menjanjikan kesejahteraan, tetapi sering mengabaikan biaya ekologisnya.

Watkin mengingatkan bahwa modernitas dibentuk oleh cerita tentang asal-usul manusia dan alam. Jika kita ingin keluar dari krisis ekologis, kita perlu cerita baru. Cerita yang tidak memisahkan manusia dari alam, tetapi menempatkannya sebagai bagian yang saling bergantung. Cerita semacam ini tidak akan langsung menyelesaikan semua masalah. Namun tanpa cerita baru, solusi teknis akan selalu rapuh.

Bencana ekologis di Indonesia bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin cara berpikir kita. Selama kita memandang alam sebagai objek yang bisu, bencana akan terus berbicara dengan caranya sendiri.

Opini ini bukan ajakan untuk menolak pembangunan. Ia adalah ajakan untuk memikirkan ulang makna pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang tidak mendengar alam pada akhirnya akan menghancurkan fondasinya sendiri.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti hanya bertanya bagaimana mengendalikan alam. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah bagaimana hidup bersama alam dengan lebih mahardika.