Bisnis.com, GARUT - Pupuk Indonesia mengajak petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sejak awal tahun sebagai upaya bersama mempertahankan capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026. Hal ini disampaikan Pupuk Indonesia dalam acara "Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" di Garut, Kamis (8/1/2026).
Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid menjelaskan bahwa, Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Diantaranya, menyederhanakan birokrasi, sehingga pupuk bersubsidi sudah bisa ditebus sejak awal tahun. Berikutnya Harga Eceran Tertinggi (HET) juga di diskon 20 persen, dimana penurunan HET ini baru pertama kali dalam sejarah di Tanah Air.
"Pemerintah melakukan reformasi besar-besaran pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi selama dua tahun terakhir. Ini menjadi perwujudan dari keberpihakan Pemerintah terhadap petani," demikian dikatakan Robby di hadapan petani Garut.
Ia pun menambahkan, perbaikan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu poin penting bagi terwujudnya swasembada pangan tahun 2025 yang telah diumumkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Perubahan ini menjadikan serapan pupuk bersubsidi tahun 2025 semakin optimal.
"Swasembada beras tidak dapat tercapai jika produktivitas petani tidak baik atau tidak meningkat. Produktivitas juga tidak akan bagus jika tanaman padi tidak diberi pemupukan berimbang. Sementara petani tidak akan bisa memupuk jika pupuknya tidak tersedia atau harga pupuknya tidak terjangkau," ujarnya.
Robby menambahkan, Pupuk Indonesia pun berkomitmen mendukung Pemerintah dalam meraih kembali swasembada pangan di tahun 2026, maupun di tahun-tahun berikutnya. Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak total 9,84 juta ton, dengan rincian alokasi pupuk sektor pertanian sebesar 9,55 juta ton dan alokasi untuk sektor perikanan sebesar 239 ribu ton.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keberhasilan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2026. Tepat setelah pergantian tahun pupuk sudah dapat ditebus melalui aplikasi iPubers dan Kartu Perbankan. Dengan total transaksi sektor pertanian sebesar 12.293 atau setara 2,05 juta ton melalui iPubers, 3.032 transaksi melalui Kartu Perbankan serta sebanyak 1 transaksi 50 Kilogram (Kg) dari sektor perikanan.
"Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) benar-benar kami wanti-wanti harus memberikan kepada petani sesuai haknya. Jangan sampai ada yang menjual pupuk diatas HET," tegas Robby.
Terakhir diungkapkannya, sebagai komitmen Pupuk Indonesia mensukseskan program swasembada pangan, pihaknya ingin berperan lebih. Tidak hanya memproduksi pupuk dan mendistribusikan pupuk, tapi juga hadir sebagai pendamping pertanian dari hulu hingga hilir.
"Pupuk Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam menghadirkan inisiatif, layanan, aksi, dan relasi yang aman, nyata, dan inklusif untuk memperkuat petani sebagai pilar ketahanan pangan nasional," kata Robby.
Sementara di tempat yang sama, Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero), Irfan Ahmad Fauzi menambahkan, kegiatan di Garut ini merupakan agenda pertama Pupuk Indonesia terkait sosialisasi di tahun 2026. Ini menjadi komitmen Pupuk Indonesia untuk mendukung terwujudnya kembali swasembada pangan nasional di tahun 2026.
"Melihat tantangan dan kondisi dunia seperti saat ini, Bapak Presiden mencanangkan swasembada pangan di depan ini sangat tepat. Dunia bergejolak, ada perang, sehingga urusan pangan harus kita jaga dengan baik," ujar Irfan.
Ia menegaskan, Pupuk Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Support Pemerintah terhadap sektor pangan yang besar ini harus dioptimalkan dengan baik oleh Pupuk Indonesia.
Dia juga mengapresiasi atas kinerja Pupuk Indonesia dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Selanjutnya juga mengapresiasi dukungan PUD dan PPTS karena telah memberikan kinerja terbaiknya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.
Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra menyampaikan pada tanggal 12 hingga 20 Januari 2026 dibuka penginputan RDKK sebagai deregulasi kebijakan pupuk terbaru. Sehingga tidak ada lagi petani yang memenuhi syarat, tapi tidak menerima pupuk bersubsidi.
"Jangan ada pengecualian, seluruh petani yang menggarap lahan maksimal 2 hektare, berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, termasuk LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Syarat kedua terdaftar di Poktan (Kelompok) yang kemudian diinput di SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian)," tandasnya.
Jekvy mengatakan, deregulasi yang dilakukan Pemerintah, merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi. Ia pun berharap seluruh petani memanfaatkan tahapan ini.
"Saat ini tidak boleh lagi ada kelangkaan pupuk. Kalau ada kelangkaan pupuk mungkin PUD belum menebus ke Pupuk Indonesia, atau PPTS belum mengambil di PUD, atau bisa jadi petani tersebut tidak memahami dia terdaftar di RDKK kios atau PPTS mana," ujar Jekvy.
