Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mengetahui ada perusahaan berasal dari China yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Perusahaan tersebut adalah perusahaan baja, namun dirinya belum melakukan sidak hingga sekarang, karena menunggu waktu yang tepat.
Baca Juga: Purbaya Ngaku Belum Ada Pengajuan Diskon Tarif Listrik Bagi Korban Bencana
“Ada perusahan baja China operasi di sini loh, nama-namanya mungkin mereka beli KTP tapi dia gak bayar PPN. Tadinya mau digerebek tapi nanti kita lihat saat yang pas,” ujar Purbaya, dikutip Jumat (9/1).
Dalam rangka mengindari deteksi perpajakan, perusahaan tersebut diduga melakukan transaksi langsung ke klien dengan menggunakan uang tunai yang tentu saja merugikan negara.
“Ya pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indo. Jual langsung ke klien cash bases. Gak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak denga cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi,” tegasnya.
Dari satu perusahaan, kerugian negara diperkirakan mencapai hingga Rp4 triliun dalam setahun.
“Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar. Banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata,” pungkasnya.
