Realisme Trumpian: Ambisi Trump Menguasai Venezuela hingga Greenland

Selama bertahun-tahun, Greenland jarang muncul dalam perdebatan politik global. Pulau terbesar di dunia itu lebih sering muncul dalam konteks perubahan iklim, pencairan es Kutub Utara/ Arktik, atau isu masyarakat adatnya.

Namun dalam beberapa hari terakhir, Greenland kembali menjadi sorotan bukan karena es yang mencair, melainkan karena ambisi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump untuk “menguasai” wilayah ini. Sebelumnya pada tahun 2019, Trump punya gagasan untuk membeli Greenland, tetapi gagasannya kala itu masih dianggap candaan diplomatik.

Namun situasinya kini berbeda. Pascaintervensi militer Amerika Serikat di Venezuela dan pernyataan terbuka Gedung Putih bahwa “selalu tersedia” opsi militer untuk Greenland, ancaman terhadap Greenland tidak lagi bisa dipahami sebagai retorika kosong. Yang muncul justru sebuah pola kebijakan luar negeri baru, atau lebih tepatnya, kebangkitan pola lama, yang dapat disebut sebagai Realisme Trumpian.

Realisme Trumpian berbeda dari teori realisme tradisional dalam teori hubungan internasional. Jika realisme tradisional menekankan keseimbangan kekuatan (balance of power) dan kehati-hatian strategis, Realisme Trumpian bersifat lebih vulgar, personalistik, ekspansionis dan tidak berlebihan bila dikatakan narsisistik.

Bagi Trump, dunia dipahami sebagai arena zero-sum yakni satu pihak menang hanya jika pihak lain kalah. Norma internasional, hukum, dan aliansi hanya bernilai sejauh apabila hal tersebut menguntungkan kepentingan Amerika Serikat secara langsung, atau bahkan lebih sempit lagi, yaitu demi kepentingan politik Trump sendiri.

Dalam kerangka ini, ancaman penggunaan kekuatan bukanlah kegagalan diplomasi, melainkan alat negosiasi, yang menjadi alat diplomasi itu sendiri. Kedaulatan negara lain tidak lagi dilihat sebagai prinsip sakral dalam hubungan internasional, tetapi sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan.

Untuk memahami obsesi Trump terhadap Greenland, faktor kepribadian Trump tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada berbagai kesempatan, Trump menunjukkan ketertarikan pada simbol-simbol warisan sejarah. Ia kerap menyebut tokoh-tokoh, seperti Thomas Jefferson dan William McKinley, dua presiden Amerika Serikat yang dikenang, salah satunya karena ekspansi teritorial Amerika Serikat.

Bagi Trump, upaya mengakuisisi Greenland bukan hanya kebijakan luar negeri, melainkan juga sebagai monumen sejarah yang akan mengabadikan namanya sebagai salah satu presiden legendaris Amerika Serikat.

Cara Trump dalam membicarakan Greenland juga mencerminkan pandangan ini. Ia menyebutnya sebagai “real estate deal” besar, sebuah bahasa yang mereduksi kedaulatan yang dimiliki Greenland kepada sekadar bisnis jual beli properti. Konsekuensinya, sejarah kolonial, hingga aspirasi masyarakat lokal menjadi dianggap sekadar transaksi properti belaka.

Negara—dalam pandangan Trump ini—tidak jauh berbeda dari aset bisnis. Diplomasi menjadi negosiasi harga, sementara aliansi diperlakukan layaknya kontrak yang bisa dibatalkan sepihak apabila dianggap kurang menguntungkan.

Pandangan semacam ini menjelaskan alasan mengapa Trump tampak tidak terganggu oleh fakta bahwa Greenland adalah wilayah otonom dari Denmark, yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan NATO.

Tampaknya, dalam Realisme Trumpian, sekutu tidak sama dengan mitra setara, tetapi sebagai aktor lemah yang seharusnya tunduk pada kepentingan pihak yang lebih kuat.

Meski faktor kepribadian Trump cukup signifikan, ambisi terhadap Greenland tidak sepenuhnya irasional dari sudut pandang negara Amerika Serikat sendiri. Secara geopolitik, Greenland memiliki nilai strategis luar biasa tinggi. Pulau ini mengontrol Greenland–Iceland–United Kingdom Gap (GIUK Gap), yang merupakan jalur penting bagi pertahanan maritim Atlantik Utara.

Selain itu, Greenland juga berperan vital dalam sistem pertahanan udara dan ruang angkasa Amerika Serikat, termasuk operasi satelit orbit kutub.

Pada sisi lain, perubahan iklim semakin meningkatkan nilai strategis Greenland. Pencairan es membuka jalur pelayaran Arktik baru dan mempermudah akses terhadap sumber daya alam, termasuk mineral langka yang krusial bagi teknologi dan industri pertahanan Amerika Serikat.

Di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan Tiongkok di Arktik, Washington khawatir bahwa Greenland suatu hari bisa “jatuh” ke penguasaan rival geopolitiknya bukan tanpa dasar, di samping masyarakat Greenland juga tampaknya juga punya keinginan menjadi negara sendiri.

Meskipun dari sudut pandang kepentingan Amerika Serikat penguasaan Greenland tampak rasional, tetapi di sinilah kontradiksi Realisme Trumpian menjadi jelas. Amerika Serikat sudah memiliki basis militer di Greenland, sudah terikat perjanjian pertahanan dengan Denmark, dan memiliki ruang besar untuk memperkuat kehadirannya secara sah.

Keinginan untuk mengakuisisi Greenland sepenuhnya bukan kebutuhan strategis mutlak, melainkan pilihan politik yang sarat simbol dominasi.

Intervensi Amerika Serikat di Venezuela menjadi titik balik penting. Keberhasilan operasi militer Amerika Serikat untuk menculik Presiden Maduro tampaknya menurunkan ambang psikologis penggunaan kekuatan oleh pemerintahan Trump.

Jika kedaulatan Venezuela bisa dilanggar tanpa konsekuensi serius, mengapa tidak mencoba pendekatan serupa atau setidaknya ancaman serupa terhadap Greenland? Di sinilah pola neo-imperialisme Amerika Serikat di bawah Trump terlihat jelas. Negara yang selama ini mengeklaim diri sebagai penjaga tatanan internasional, kebebasan dan demokrasi justru bertindak sebagai kekuatan revisionis.

Ancaman aneksasi, tekanan ekonomi, dan intimidasi militer menjadi instrumen kebijakan yang dinormalisasi pada era Trump.

Dampak paling serius dari ambisi ini bisa dilihat pada konteks NATO dan hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. NATO tidak pernah dirancang untuk menghadapi konflik antar-anggotanya sendiri. Jika Amerika Serikat benar-benar menggunakan kekuatan terhadap Denmark, NATO akan menghadapi krisis eksistensial.

Bahkan tanpa eskalasi militer, ancaman saja sudah cukup merusak fondasi aliansi. NATO mungkin saja akan tetap bertahan sebagai institusi administratif, tetapi kehilangan ikatan dan makna moralnya.

Prinsip solidaritas kolektif menjadi kosong ketika ancaman justru datang dari negara terkuat dalam aliansi itu sendiri. Respons Eropa sejauh ini masih mencerminkan kelemahan strukturalnya. Pernyataan normatif tentang kedaulatan dan hukum internasional tidak disertai daya tekan nyata. Ketergantungan pada Amerika Serikat dalam bidang pertahanan membuat banyak negara Eropa merasa enggan untuk bersikap tegas.

Ironisnya, sikap lunak ini justru memperkuat keyakinan Trump bahwa tekanan sepihak efektif sebagai alat politik luar negerinya. Lebih jauh, preseden yang ditimbulkan oleh Trump ini berbahaya secara global. Normalisasi ancaman terhadap kedaulatan negara oleh aktor negara lainnya mempercepat penggerusan hukum internasional.

Prinsip integritas wilayah dan hak untuk menentukan nasib sendiri menjadi selektif dan bergantung pada siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar. Arktik pun terancam berubah dari kawasan kerja sama menjadi arena perlombaan senjata.

Di tengah tarik-menarik politik kekuatan negara besar, suara suku Inuit—yang merupakan masyarakat adat asli Greenland sendiri—kerap terpinggirkan. Banyak warga Inuit Greenland menginginkan kemerdekaan dari Denmark, tidak lagi menjadi daerah otonom di bawah bendera Denmark.

Tentu masyarakat asli Greenland yang ingin merdeka bukan bertujuan untuk berpindah dari satu relasi kolonial ke relasi kolonial lain. Ambisi Amerika Serikat justru berpotensi menyandera proses dekolonisasi Greenland dan mengulang pola subordinasi lama dengan wajah baru yang mungkin bisa lebih buruk.

Pada akhirnya, Greenland tidak seharusnya diposisikan sekadar pulau es raksasa di utara bumi. Ia adalah bagian dari representasi dunia yang sedang bergerak menjauh dari tatanan berbasis norma menuju politik kekuasaan yang vulgar.

Realisme Trumpian mungkin tampak menawarkan ketegasan atau kenekatan bagi Trump dan pendukungnya, tetapi biayanya mahal: runtuhnya kepercayaan, rapuhnya aliansi, dan terkikisnya hukum internasional. Namun, tampaknya hal-hal itu bukan menjadi pertimbangan penting bagi Realisme Trumpian.

Jika wilayah sesama sekutu NATO saja dapat diperlakukan sebagai objek aneksasi oleh Amerika Serikat, pertanyaan mendasarnya bukan lagi "Siapa yang kuat dalam sistem internasional saat ini?" melainkan "Siapa yang benar-benar aman dalam sistem internasional hari ini?"