Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk terus mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan dengan menambah jumlah Sekolah Rakyat. Saat ini, Kementerian Sosial telah mendirikan Sekolah Rakyat di 166 titik yang mendidik lebih dari 15.000 siswa mengikuti proses pembelajaran.
“Alhamdulillah dalam tahun 2025 sampai tahun 2026, tahun ajaran 2025-2026 ini sudah beroperasi Sekolah Rakyat di 166 titik. Lebih dari 15.000 siswa berada di sana mengikuti proses pembelajaran,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai agenda Doa Awal Tahun di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/1).
Ke depan, pemerintah berencana menambah 100 titik Sekolah Rakyat baru pada 2026. Penambahan ini bertujuan untuk menjangkau keluarga-keluarga yang kurang beruntung atau disebut the invisible people, yang selama ini sulit memperoleh akses pendidikan berkualitas.
“104 titik sekolah permanen mulai dibangun tahun ini, dan tahun 2026 ini pula ditambah 100 lagi. Kira-kira sampai tahun 2027 ini, kalau lancar ada 200,” jelasnya.
Setiap sekolah permanen diperkirakan dapat menampung sekitar 300 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan masing masing kapasitas 100 siswa.
Dengan penambahan ini, total kapasitas Sekolah Rakyat diharapkan dapat menampung hingga 45.000 siswa pada tahun ajaran 2026-2027, termasuk siswa yang telah ada saat ini.
Kemensos berharap, melalui Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga penerima manfaat dapat menempuh pendidikan, sementara orang tua dan keluarganya mendapatkan program pemberdayaan untuk naik kelas secara ekonomi.
“Jadi sekolah rakyat tidak berdiri sendiri tapi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ada dua jalur: jalur siswa, putra-putrinya mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, dan orang tuanya serta keluarganya mendapatkan pemberdayaan. Diharapkan nanti anaknya lulus, kemudian keluarganya juga naik kelas,” tambahnya.
Langkah ini merupakan salah satu mandat khusus dari Presiden Republik Indonesia untuk Kementerian Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
