Pilkada Tidak Langsung Membuat Calon Kepala Daerah Berjarak dengan Masyarakat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ikut mengomentari wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.

Hasto mengatakan pilkada lewat DPRD itu bakal menghilangkan emotional bonding, yaitu ikatan emosional kuat yang menyatukan individu melalui perasaan.

BACA JUGA: Wacana Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran Demokrasi dan Mencederai Hak Rakyat

Menurut Hasto, pilkada langsung menghadirkan interaksi calon pemimpin dengan masyarakat sehingga ada ruang dialog.

"Pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog sekaligus belanja masalah, merekam aspirasi masyarakat," kata Hasto, Kamis (8/1).

BACA JUGA: Pilkada Lewat DPRD Dianggap Mencederai Hati Rakyat

Dia menegaskan bahwa usulan pilkada dengan mekanisme pemilu tidak langsung belum tentu mengatasi masalah yang selama ini dikeluhkan.

"Saya mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bonding kuat bersama rakyat Yogyakarta," ujarnya.

BACA JUGA: Guru Besar UII: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi

Menurutnya, kampanye dalam pilkada membuat calon kepala daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan politik agar pemilih tidak tergiur dengan politik uang.

Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DIY Antonius Fokki Ardiyanto juga menolak wacana pemilu kepada daerah tidak langsung.

Menurutnya, Pilkada lewat DPRD bukan sekadar urusan tata kelola, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat.

"Ini kemunduran serius demokrasi yang berpotensi melahirkan pemusatan kekuasaan, diktator mayoritas, tirani minoritas, serta memperbesar ruang korupsi politik di tingkat daerah," ujar Fokki pada Rabu (7/1).

Fokki, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta, menambahkan bahwa Pilkada langsung adalah instrumen utama kedaulatan rakyat.

Alih-alih mencabut hak pilih rakyat, ia menyarankan pemerintah fokus pada penguatan pendidikan politik, transparansi dana kampanye, dan demokratisasi internal partai.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII) Masduki menyebut wacana ini sebagai langkah yang "salah kaprah".

Menurut Masduki, masalah utama dalam demokrasi kita saat ini adalah rendahnya literasi politik dan kuatnya cengkeraman oligarki. Namun, mengalihkan pemilihan ke DPRD bukanlah jawaban yang tepat.

"Ini ada masalah soal partisipasi politik, literasi politik yang rendah dan oligarki, kok, solusinya pemilihan dialihkan ke DPRD. Enggak nyambung," kata Masduki, Selasa (30/12).

Ia menegaskan bahwa akar permasalahan tersebut seharusnya dituntaskan melalui perbaikan sistem partisipasi, bukan dengan menghapus hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin (mar3)
Reporter : M. Sukron Fitriansyah