JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat yang pernah menolak keras pilkada lewat DPRD kini mulai merapat dengan mendukung wacana yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan Partai Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD.
Pada 2014 lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan perppu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD.
Perppu pertama yang ditandatangani adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perppu ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Dalam Pasal 1 angka satu tertulis pilkada dilaksanakan secara langsung dan demokratis.
Sebagai konsekuensi dari penetapan perppu pilkada secara langsung, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, SBY saat itu juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Isi perppu ini intinya berisi dua hal, yaitu pertama menghapus tugas dan wewenang DPRD provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur.
Yang kedua adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota mengangkat atau menghentikan bupati dan atau wakil bupati.
Pernyataan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD juga disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi.
Gerindra menilai pilkada langsung masih perlu diperbaiki karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara.
Dengan konfigurasi mayoritas partai di parlemen, arah perubahan undang-undang praktis berada di tangan elite partai.
Pilkada langsung memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan kebutuhan rakyat. Dengan wacana kembalinya pilkada melalui DPRD, tentunya akan kembali menuai polemik baru.
Lalu, apakah perubahan haluan terkait pilkada lewat DPRD yang dilakukan Demokrat akan meyakinkan partai lain untuk sama-sama mendukung wacana ini?
Untuk membahasnya, kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber kami melalui sambungan virtual. Ada Syarief Hasan, yakni anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ada juga Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika.
Baca Juga: Kasus Ijazah Palsu Jokowi Melebar, Demokrat 'Meradang' Nama SBY Ikut Terseret Kasus | BERUT
#demokrat #pilkada #dprd #politik
Penulis : Shinta-Milenia
Sumber : Kompas TV
- pilkada lewat dprd
- demokrat
- politik
- pilkada
- kompastv
- parpol
