GenPI.co - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan keputusan Pemerintah dan DPR soal sistem Pilkada, harus dihormati semua pihak.
Yusril menilai Pilkada secara langsung memunculkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaatnya. Salah satunya, yakni biaya politik.
“Biaya yang tinggi, mendorong kepala daerah terpilih melakukan penyalahgunaan kekuasaan, demo menutup ongkos politik,” katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (10/1).
Dia menyebut pengawasan pelanggaran politik uang, juga lebih sulit dalam Pilkada secara langsung. Sebab, melibatkan puluhan ribu sampai jutaan pemilih.
“Akan lebih mudah mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas, daripada mengawasi jutaan pemilih,” tuturnya.
Yusril menyampaikan Pilkada melaui DPRD membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan calon pemimpin yang punya kapabilitas dan integritas.
Sementara itu, Pilkada secara langsung hanya memberi ruang untuk kandidat yang hanya mengandalkan popularitas atau kekuatan modal
Dia menekankan perdebatan terkait mekanisme Pilkada ini, tidak seharusnya disikapi dengan hitam dan putih.
Yusril menyebut fokus utama saat ini, sebaiknya memperbaiki sistem Pilkada secara langsung agar sejumlah mudarat bisa dikurangi.
“Suara rakyat yang ingin Pilkada melalui DPRD atau tetap secara langsung, wajib disimak pemerintah, DPR, dan partai politik,” ujarnya.
Dia mengatakan demokrasi menuntut adanya keterbukaan dalam mendengarkan aspirasi rakyat dan tanggung jawab bersama terhadap sistem apa pun yang diterapkan.
“Sistem manapun yang diputuskan Pemerintah dan DPR dalam revisi UU Pilkada, wajib dihormati semua pihak,” ucapnya. (ant)
Heboh..! Coba simak video ini:
