Bandung, VIVA - Industri otomotif nasional menilai kelas menengah menjadi kunci utama kebangkitan pasar mobil, di tengah pelemahan daya beli dan minimnya ruang fiskal pemerintah. Tanpa stimulus yang tepat sasaran ke segmen ini, penjualan kendaraan dikhawatirkan terus stagnan hingga 2026.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menegaskan, kebijakan insentif selama ini cenderung bersifat disposal consumption, atau habis dipakai tanpa menciptakan efek ekonomi lanjutan. Padahal, sektor otomotif membutuhkan insentif yang mampu memberikan multiplier effect dan mendorong konsumsi berkelanjutan.
“Kita butuh insentif yang sifatnya stimulus, bukan sekadar insentif sekali pakai. Kalau hanya dikonsumsi lalu selesai, ekonomi justru makin berat,” kata Bob di Bandung, Jawa Barat.
Menurut Bob, kelas menengah memiliki peran strategis karena konsumsi mereka mampu menggerakkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari industri manufaktur, pembiayaan, hingga rantai pasok komponen. Berbeda dengan bantuan konsumsi yang sifatnya sementara, belanja kelas menengah termasuk pembelian mobil memiliki dampak berganda bagi perekonomian.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah justru mengalami tekanan berat. Data menunjukkan sekitar 8 juta orang kelas menengah turun kasta dalam periode 2019–2024. Kenaikan biaya hidup, pencabutan berbagai subsidi, serta beban perumahan dan energi membuat ruang belanja mereka menyempit. Akibatnya, pembelian barang tahan lama seperti mobil ikut tertahan.
Bob menilai kebijakan yang terlalu populis dan fokus ke kelas bawah memang aman secara politik, namun kurang efektif untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.
“Yang paling besar daya ungkitnya itu justru kelas menengah. Kalau mereka diberi stimulus, dampaknya bisa ke mana-mana,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan di negara lain. Vietnam menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen untuk menjaga konsumsi domestik, sementara Malaysia memberikan stimulus bagi pembeli kendaraan pertama. Kebijakan tersebut dinilai lebih tepat sasaran karena mendorong kepemilikan kendaraan tanpa menganggap mobil sebagai barang mewah.
Di Indonesia, industri berharap pemerintah berani mengambil kebijakan counter-cyclical, yakni memberi stimulus saat ekonomi melambat, bukan justru menahan atau menaikkan beban fiskal. Menurut Bob, meski kebijakan ini tidak populer, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli dan mencegah kontraksi industri lebih dalam.
