Bisnis.com, JAKARTA — Tanggal 10 Januari memiliki arti penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari inilah gelombang tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) mulai menguat dan menjadi simbol tekanan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno di penghujung masa Orde Lama.
Masa Orde Lama itu ditandai dengan berbagai penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan setelah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejumlah lembaga negara dibentuk di luar ketentuan UUD 1945, sementara stabilitas politik terus melemah, seperti yang dilansir dari jurnal Tumbangnya Masa Orde Lama dan Datangnya Masa Orde Baru karya Mochamad Fikri, Jumat (9/1/2026).
Situasi semakin rumit dengan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan, yang memicu kecemasan di berbagai kalangan, termasuk Angkatan Darat dan kelompok mahasiswa. Ketegangan ini memuncak setelah peristiwa G30S 1965, yang kemudian mempercepat krisis legitimasi pemerintahan Soekarno.
Isi Tritura dan Aksi MahasiswaDalam kondisi tersebut, berbagai kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), serta organisasi profesi dan pemuda lainnya membentuk Front Pancasila. Melalui front inilah Tritura disampaikan secara terbuka kepada pemerintah.
Tritura memuat tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya
Baca Juga
- 4 Dekade Bisnis Indonesia: Prajogo dan Cukong-Cukong Orde Baru
- Pembekuan Bea Cukai Bukan Hal Baru, Pernah Terjadi pada Era Orde Baru!
- Titik Balik Desentralisasi Fiskal, Benarkah RI Kembali ke Era Orde Baru?
2. Perombakan Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga kebutuhan pokok
Aksi besar penyampaian Tritura dilakukan dengan mendatangi Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966, yang kemudian memperkuat posisi 10 Januari sebagai momentum awal rangkaian tuntutan rakyat.
Eskalasi Konflik dan Supersemar
Presiden Soekarno merespons tekanan tersebut dengan melakukan reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Namun langkah ini justru memicu kekecewaan lebih luas karena dinilai masih melibatkan unsur-unsur yang dianggap dekat dengan PKI.
Situasi memanas pada 24 Februari 1966 saat pelantikan kabinet baru. Dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan pengamanan, mahasiswa Arief Rachman Hakim gugur tertembak. Peristiwa ini semakin melemahkan wibawa pemerintah dan memperbesar gelombang perlawanan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.
Peran mahasiswa dalam peristiwa 1966 terdokumentasi dalam buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2011. Buku tersebut memuat kesaksian tokoh-tokoh Angkatan 66 mengenai dinamika gerakan mahasiswa dan perannya dalam perubahan politik nasional.
Tekanan politik yang terus meningkat akhirnya berujung pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Melalui surat tersebut, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam jurnal karya Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dijelaskan bahwa Supersemar menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno semakin tergerus, sementara Soeharto mulai mengambil peran dominan dalam pemerintahan.
Langkah-langkah seperti pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur komunis, penataan lembaga negara, serta pembentukan Kabinet Ampera menandai lahirnya Orde Baru. Proses ini berpuncak pada Sidang Istimewa MPRS 1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. (Angela Keraf)
