Iran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada para “perusuh”, meski tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, pada Senin (5/1), menyusul gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan dan di sejumlah titik berujung korban jiwa.
Pernyataan tersebut muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan bahwa Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Hal ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap tingginya harga dan stagnasi ekonomi. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
“Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” kata Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Meski demikian, Ejei menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap mendengarkan suara para demonstran dan kritik mereka, serta membedakan antara para pemrotes dengan para perusuh.
Respons PBB
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mendesak Iran menghormati hak warga untuk melakukan aksi protes secara damai, sembari menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.
“Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” ujar Guterres.
Menurut penghitungan AFP berdasarkan pernyataan resmi dan laporan media, demo telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran.
Sudah Memasuki Hari ke-12
Seorang polisi Iran dilaporkan tewas akibat penusukan di tengah demonstrasi yang berlangsung di dekat ibu kota Teheran. Media lokal melalui AFP melaporkannya hari ini, Kamis (8/1), ketika aksi protes atas biaya hidup itu memasuki hari ke-12.
Petugas polisi itu bernama Shahin Dehghan, anggota kepolisian di wilayah Malard di sebelah Barat Teheran.
“Tewas beberapa jam yang lalu setelah ditusuk saat berupaya mengendalikan kerusuhan," demikian yang dilaporkan kantor berita Fars.
Fars menambahkan bahwa upaya untuk mengidentifikasi pelaku sedang berlangsung.
Internet Iran Padam di Tengah Gelombang Demonstrasi
Internet di seluruh Iran dilaporkan padam pada Kamis (8/1). Hal itu disampaikan kelompok pemantau internet global, NetBlocks.
Peristiwa tersebut terjadi saat Iran tengah dihantam demonstrasi yang dipicu kesulitan ekonomi.
Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyebab pemadaman internet di Iran.
Adapun menurut keterangan sejumlah saksi mata, selain pemadaman internet, demonstrasi kembali terjadi di Iran pada Kamis kemarin. Lokasi aksi berlangsung di Teheran dan sejumlah kota besar lain seperti Mashhad dan Isfahan.
Para demonstran di kota-kota tersebut meneriakkan yel-yel penolakan terhadap kekuasaan rezim ulama yang memimpin Republik Islam Iran.
Pada saat bersamaan, mantan putra mahkota Iran, Reza Pahlavi — yang saat saat ini tinggal di pengasingan di Amerika Serikat — menyerukan agar protes diperluas. Kekuasaan Shah Pahlavi sendiri tumbang lewat Revolusi Iran pada 1979.
Menurut berbagai unggahan di media sosial—yang kebenarannya belum terkonfirmasi—para demonstran mulai meneriakkan slogan pro-Pahlavi.
Namun, laporan mengenai demonstrasi di kota-kota besar tersebut dibantah kantor berita Iran. Mereka mengeklaim kondisi di Iran sudah kembali tenang.
Pemerintah Iran Tuding AS dan Israel di Balik Demo Rusuh
Demo di Iran dimulai bulan lalu sebagai respons terhadap krisis ekonomi yang kian memburuk. Protes itu semakin meluas, massa membakar dan merusak gedung di perkotaan.
Terbaru, Pemerintah mematikan Internet di seluruh Iran dilaporkan padam pada Kamis (8/1).
Dilansir Al Arabiya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pemerintah tengah berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial untuk mengatasi berbagai persoalan seiring berlanjutnya aksi protes yang dipicu oleh meningkatnya kesulitan ekonomi.
Abbas juga menuduh Amerika Serikat dan Israel ikut campur dalam kerusuhan dan berupaya mengubah aksi protes damai menjadi kerusuhan.
