FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.
Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.
“Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.
Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.
Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.
Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.
Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.
“Pada era Jokowi, berkahnya nyebar,” jelas Burhan.
Hal itu berbeda dengan era SBY, di mana hanya Partai Demokrat yang mendapatkan keuntungan.
Selain itu, Burhan menyoroti tren penurunan approval Prabowo dari 85% pada Desember 2024 menjadi 77% pada Oktober 2025. Ia menyebut tiga persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah, yakni deindustrialisasi, meningkatnya tenaga kerja informal, dan melemahnya daya beli.
Menurut dia, ketiga isu ini dapat berdampak langsung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Burhan lantas menggarisbawahi bahwa peta politik Indonesia masih berada dalam kondisi yang cair. Dominasi Gerindra dan pengaruh Jokowi yang belum sepenuhnya hilang menciptakan dinamika baru dalam koalisi. Banyak partai akan terus menyesuaikan langkah politik mereka dengan memperhatikan arah approval Prabowo dan situasi ekonomi nasional. (Pram/fajar)
