Pantau - Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University, Yanto Santoso, menilai bahwa bencana longsor dan banjir bandang di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Sumatera, harus dianalisis secara menyeluruh dari berbagai aspek, bukan hanya menyoroti satu entitas usaha.
Faktor Alamiah Jadi Pemicu Utama BencanaBerdasarkan kajian ilmiah IPB University, bencana tersebut lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, termasuk curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar dan kemiringan lereng yang curam.
"Penilaian bencana harus dilakukan secara menyeluruh pada skala DAS, bukan secara parsial pada satu entitas usaha," ungkap Yanto.
Hujan ekstrem yang terjadi disebut sebagai yang terbesar selama 40 tahun terakhir di Indonesia, dengan curah hujan mencapai sekitar 400 milimeter hanya dalam 1–3 hari, jauh melampaui rata-rata bulanan 150–200 milimeter.
Pakar Agrometeorologi IPB University, Idung Risdiyanto, menjelaskan bahwa kondisi ini menyebabkan tanah cepat mencapai batas mencair (liquid limit), sehingga longsor bisa terjadi baik di lahan terbuka maupun kawasan berhutan.
Selain hujan, faktor geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah tipis pada lereng curam, kemiringan lereng tinggi, serta bobot vegetasi besar turut memperbesar risiko longsor.
Aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi Tidak Menjadi Penyebab DominanKajian IPB University juga menyimpulkan bahwa aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) tidak terbukti menjadi penyebab utama bencana di DAS Garoga.
"Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta hasil verifikasi lapangan, kegiatan PT TBS tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab dominan banjir bandang dan longsor di DAS Garoga," ungkap Yanto.
Sebagian besar lahan PT TBS tercatat tidak berada di kawasan hutan negara, melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain yang sebelumnya merupakan lahan garapan masyarakat, ditanami karet, pinang, dan tanaman campuran lainnya.
Meski demikian, proses pengurusan Hak Guna Usaha tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pengawasan negara diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum dalam pemanfaatan lahan.
