Dunia Heboh Kala RI Keluar dari PBB, Kini Giliran AS?

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintahan Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat (AS) dari puluhan organisasi internasional di bawah PBB kembali mengguncang tatanan global. Trump berdalih keluarnya AS karena lembaga internasional itu tak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS.

Meski Washington menegaskan tak akan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hanya organisasinya saja, langkah ini mengingatkan pada satu peristiwa langka dalam sejarah diplomasi global, yakni keluarnya Indonesia dari PBB dan menjadikannya sebagai negara pertama dan satu-satunya yang berani mengambil langkah demikian. 

Keputusan Indonesia keluar dari PBB terjadi pada 7 Januari 1965. Meski begitu, akar keputusan dapat ditarik mundur ke tahun 1961 ketika pembentukan negara Malaysia dicetuskan Inggris. Menurut sejarawan M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), Presiden Soekarno menilai penggabungan Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura sebagai proyek kolonialisme baru Inggris untuk mempertahankan pengaruh di Asia Tenggara berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. 

Namun, protes Soekarno dihiraukan. Malaysia resmi berdiri pada 1963 di bawah restu Inggris. Dari sinilah, ketegangan muncul. Soekarno resmi melakukan operasi militer ke tanah Malaysia. Sampai akhirnya, situasi makin panas terjadi pada 1965. PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan.

Sejarawan Andrew W. Cordier dan Max Harrelson dalam "Public Papers of the Secretaries General of the United Nations" (2010) mengungkap, Soekarno langsung memandang keputusan itu menjadi bukti bahwa PBB tidak netral dan hanya melayani kepentingan negara-negara Barat. Sekaligus juga mendukung neokolonialisme di Asia Tenggara.

Akhirnya, pada 7 Januari 1965, Soekarno memerintahkan Indonesia keluar dari PBB. Surat resminya kemudian terbit pada 20 Januari 1965. Keputusan RI ini membuat dunia heboh. Sebab, baru kali ini ada negara anggota yang memutuskan hengkang dari PBB.

Sekjen PBB, U Thant, pun dibuat kebingungan. Dia turut mempertanyakan apakah langkah Indonesia sah sesuai aturan PBB? Sebab regulasi hanya menerangkan keputusan Majelis Umum yang bisa mengeluarkan negara anggota. Tidak ada aturan yang mengatur jika negara secara sukarela keluar dari PBB.

Akhirnya, U Thant menerima keputusan sukarela Indonesia dan menyesali langkah Soekarno. Namun, ketiadaan Indonesia di PBB hanya berlangsung singkat. Seiring peralihan kekuasaan, politik luar negeri Indonesia mulai berubah. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menyatakan keinginan bergabung kembali menjadi anggota PBB.

Alhasil, pada 28 September 1966, RI resmi diterima kembali sebagai anggota PBB. Hubungan internasional dipulihkan, bantuan asing kembali mengalir, dan Indonesia kembali terintegrasi dalam sistem global. Sampai sekarang, tidak ada satupun negara yang keluar secara sukarela dari PBB. Hanya Indonesia di tahun 1965. 

(mfa/luc)