Jakarta, CNBC Indonesia - Pemadaman internet nasional di Iran masih diberlakukan hingga lebih dari 36 jam di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang terus meluas ke berbagai wilayah. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya otoritas Teheran membatasi arus informasi dan koordinasi massa di jalanan.
Pemantau internet global Netblocks menyatakan bahwa gangguan jaringan berskala nasional masih berlangsung sejak unjuk rasa kembali pecah.
"Setelah malam protes lainnya yang direspons dengan represi, metrik menunjukkan pemadaman internet nasional tetap berlaku selama 36 jam," tulis Netblocks dalam unggahan di platform X, dikutip AFP, Sabtu (10/1/2026).
Aksi demonstrasi yang dipicu anjloknya nilai mata uang rial sejak 28 Desember itu kini telah menyebar ke seluruh 31 provinsi Iran. Puluhan ribu orang dilaporkan turun ke jalan, meskipun aparat keamanan meningkatkan penindakan dan pemerintah memperluas pemadaman internet serta pembatasan komunikasi internasional.
Menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia, sedikitnya 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 lainnya ditahan selama 12 hari protes berturut-turut. Di sejumlah kota besar seperti Teheran dan Mashhad, massa meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menyerukan perubahan politik.
Pemerintah Iran menegaskan tidak akan mencabut pemadaman internet. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menuduh para demonstran bertindak atas pengaruh asing dan menyatakan negara akan merespons secara tegas. Kepala peradilan Iran bahkan bersumpah menjatuhkan hukuman "maksimal" bagi peserta demonstrasi.
Tekanan internasional pun meningkat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran, sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan dukungan Washington terhadap rakyat Iran. Sejumlah maskapai asing, termasuk flydubai dan Turkish Airlines, membatalkan penerbangan ke dan dari Iran.
Dengan seruan aksi harian dari tokoh oposisi di pengasingan Reza Pahlavi dan kemarahan publik yang terus membesar, pemadaman internet nasional justru dinilai berpotensi memperdalam krisis dan memperkuat perlawanan terhadap pemerintahan ulama di Teheran.
(dce)
