Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) , Atip Latipulhayat, mencatat ada 2.756 sekolah di Aceh rusak akibat banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Dari jumlah tersebut, 283 sekolah masih memerlukan proses pembersihan, yang ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
“Di Aceh ini jumlah sekolah terdampak 2.756. Sekolah yang memerlukan proses pembersihan ada 283, dan ditargetkan selesai akhir Januari 2026 untuk pembersihan ini,” kata Atip dalam rapat koordinasi yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI, bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana bentukan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1).
Atip menjelaskan, meski ribuan sekolah terdampak, sekitar 90 persen sekolah sudah siap melakukan pembelajaran. Dari total sekolah terdampak, sebanyak 2.428 sekolah telah kembali belajar di sekolah asal, 20 sekolah menggunakan tenda, dan sekitar 25 sekolah menumpang di sekolah lain.
“Jadi total (sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran) 2.471 sekolah. Sehingga yang siap melakukan pembelajaran itu sudah 90 persen,” katanya.
Atip menyebut Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah dengan dampak terparah, terutama pada 5 Januari, hari pertama murid kembali bersekolah.
“Kehadiran guru 90 persen, sedangkan siswa baru 70 persen karena kondisi di pengungsian dan lain sebagainya,” jelasnya.
Kemendikdasmen juga mencatat kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Aceh:
Rusak ringan: 841 sekolah
Rusak sedang: 1.185 sekolah
Rusak berat: 965 sekolah
Selain itu, kebutuhan school kit tercatat sebanyak 84.600 paket, namun baru 15.500 paket yang tersalurkan. Untuk ruang kelas darurat, dibutuhkan 165 unit, sementara yang sudah berdiri baru 97 unit. Sedangkan tenda belajar yang diperlukan sebanyak 82 unit, dan yang telah didirikan baru 34 unit.
Bantuan psikososial serta Dana Operasional Pendidikan Darurat juga disebut telah disalurkan kepada sekolah terdampak.
Bantuan Pembersihan SekolahUntuk mendukung pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan biaya pembersihan kepada 956 sekolah, dengan besaran bantuan Rp 5 juta hingga Rp 50 juta per sekolah.
“Kemendikdasmen sudah memberikan bantuan biaya kepada 956 sekolah, dengan besaran bantuan antara 5 sampai 50 juta per sekolah,” ucap Atip.
Namun, dia mengakui banyak sekolah memerlukan alat berat karena kondisi lumpur yang tidak bisa dibersihkan secara manual.
“Banyak sekolah yang memang harus memerlukan alat berat, tidak bisa secara manual,” pungkasnya.
