Jakarta, VIVA – Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shoib menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kelembagaan kolektif agar menjadi lembaga yang tangguh. Semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah.
"Saat ini NU butuh kelembagaan kolektif supaya menjadi lembaga yang tangguh dari berbagai intervensi yang memungkinkan, NU di tarik dalam pusaran kepentingan tertentu. Istilah yang bisa digambarkan dengan mudah adalah semacam Majlis Permusyawaratan Syuriah," ujar dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 10 Januari 2026.
Pria yang akrab disapa Gus Salam itu menambahkan Majelis Permusyawaratan Syuriah terdiri sejumlah ulama yang memimpin NU dalam satu periode secara kolektif, dan kepemimpinannya ditunjuk bergiliran setiap tahun hingga selesai dalam satu periode lima tahun.
"Majlis Syuriah dapat merumuskan kepemimpinan tanfidziyah dalam satu periode yang di putuskan dalam Muktamar NU. Kenapa ide ini menjadi cara pandang baru dalam keberlangsungan kelembagaan NU. Karena NU membutuhkan itu," katanya.
Gus Salam menegaskan ada beberapa keutamaan yang dapat dijadikan pondasi kekokohan keberlangsungan kelembagaan NU dengan format Majelis Permusyawaratan Syuriah. Pertama, institusi independen, NU akan mempunyai struktur yang mengembalikan fungsi syuriah sebagai supremasi institusi yang lebih independen, bisa memilah antara sikap individu dan sikap kelembagaan.
"Begitupun dengan kebutuhan keputusan syari’ah keagamaan, akan memiliki kekuatan yang legitimi karena manjadi pendapat yang jumhur," tuturnya.
Kedua, lanjutnya, kontrol kelembagaan. Majelis Permusywaratan Syuriah akan lebih memiliki obyektifitas dalam kontrol kelembagaan NU yang dijalankan oleh tanfidziyah.
"Tidak ada lagi persoalan individu, tidak ada lagi persoalan suka dan tidak suka kepada pribadi, tidak ada lagi individu yang dominan, tidak ada pihak pihak yang mengataskan pribadi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujar Gus Salam.
Ketiga, konsistensi keberlanjutan. Saat ini, kata Gus Salam, perkembangan NU perlu keberlanjutan tatanan di semua sektor.
Keempat, lanjut Gus Salam, penjaga otorita institusi. Dengan adanya Majlis Permusyawaratan Syuriah tidak perlu lagi ada majelis tahkim yang menjadi lembaga pemutus masalah.
Karena, lanjut dia, Majelis Permusyawaratan Syuriah melalui kepemimpinan yang kolektif bisa melakukan permusyawaratan yang dapat memutuskan persoalan antar pihak di internal NU maupun pihak yang melanggar aturan secara kelembagaan maupun secara syariah.
