Purbaya Akan "Bypass" Kendala Cukai saat Pinjam Alat Berat untuk Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melapor kepadanya jika alat-alat yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana Sumatera terkendala pembayaran cukai.

"Jadi nanti kalau Pak Tito mau pinjam dari tempat-tempat lain yang sejenis yang ada kendala seperti itu, harus bayar cukai segala macam lapor ke kita, langsung kita bypass, nanti itunya (kapalnya) kita pakai," kata Purbaya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Baca juga: Megawati ke Kader PDIP soal Bencana Sumatera: Jangan Ragu Tolong Sesama

Hal ini dikatakannya menyusul kejadian penagihan cukai Rp 30 miliar atas pengeluaran kapal keruk dari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kapal keruk itu dibutuhkan untuk mengeruk lumpur di area jalan dan rumah warga, serta yang berubah menjadi sedimentasi di sungai.

"Kita juga membantu beberapa case di mana, kan tadi Pak Tito bilang kita perlu kapal keruk, ya," tutur Purbanya.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=cukai, Tito Karnavian, Mendagri, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa , pemulihan pascabencana, pemulihan pascabencana Sumatera, pengerukan lumpur di Sumatera&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMC8yMTM2MTg1MS9wdXJiYXlhLWFrYW4tYnlwYXNzLWtlbmRhbGEtY3VrYWktc2FhdC1waW5qYW0tYWxhdC1iZXJhdC11bnR1ay1zdW1hdGVyYQ==&q=Purbaya Akan "Bypass" Kendala Cukai saat Pinjam Alat Berat untuk Sumatera§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

"Itu ada perusahaan rupanya yang dipinjam kapal keruknya lewat TNI lewat Menhan tapi ada isu bea cukai katanya, karena itu ditarik dari KEK dimasukin ke sini harus bayar cukai Rp 30 miliar," sambungnya.

Baca juga: Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

Purbaya juga mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemajakan kapal keruk yang digunakan untuk membantu warga terdampak bencana sudah keterlaluan.

"Kan keterlaluan orang mau bantu aja kita pajakin. Begitu laporan sampai saya, langsung saya bilang, udah abolish (hapus -red) saja. Jadi kapalnya sudah jalan ke sini nggak usah bayar cukai. Nanti kalau sudah selesai nanti dibalikin ke sana lagi. Saya bingung mau bantu saja mesti bayar," tandas Purbaya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembersihan sungai di Aceh dan Sumatera pasca bencana tidak hanya menggunakan alat berat, melainkan juga kapal pengangkut.

Baca juga: Mendagri Minta Tambah Ribuan Personel Polri dan TNI untuk Bersihkan Lumpur Sumatera

Hal ini menyusul adanya penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita untuk menormalisasi aliran sungai yang terdampak banjir.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

"Saya mengusulkan, waktu rapat kita di Tamiang, tidak hanya menggunakan peralatan, yang berat biasa, tapi adalah kapal. Kapal yang biasa, yang biasa untuk menarik, mengeruk gitu. Menteri PU sudah sangat, sangat paham mengenai itu, saya kira," ucap Tito dalam rapat yang sama.

Nantinya, pihaknya akan mendata sungai-sungai yang perlu dinormalisasi.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang