Pantau - Para pemimpin lima partai di parlemen Greenland secara tegas mengecam klaim wilayah oleh Amerika Serikat atas Greenland dan menyatakan penolakan terhadap ide agar wilayah tersebut bergabung dengan AS.
Pernyataan bersama ini dirilis pada Jumat malam dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, Partai Naleraq, Partai Inuit Ataqatigiit, Partai Siumut, dan Partai Atassut.
Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin menyatakan bahwa mereka menolak sikap merendahkan dari Amerika Serikat terhadap Greenland.
"Sebagai pemimpin partai-partai di Greenland, kami menegaskan kembali keinginan kami menghentikan sikap merendahkan AS terhadap wilayah kami. Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami ingin menjadi orang Greenland," ungkap mereka dalam pernyataan tertulis.
Tegaskan Kedaulatan dan Penentuan Nasib SendiriPara pemimpin partai tersebut juga menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri tanpa intervensi dari negara manapun.
"Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland... Tidak ada negara lain yang dapat ikut campur dalam hal ini," tegas mereka.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump dalam wawancara dengan The Atlantic pada hari Minggu sebelumnya menyatakan bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland.
Trump juga mengklaim bahwa Greenland saat ini “dikepung kapal-kapal Rusia dan China”, yang menurutnya menjadi alasan penting bagi AS untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan wilayah tersebut.
Ketegangan Diplomatik MeningkatUngkapan Trump tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen yang meminta agar AS berhenti mengancam Greenland.
Pada 4 Januari, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, turut memperkeruh suasana dengan mengunggah gambar peta Greenland yang diwarnai dengan motif bendera Amerika Serikat di platform X dengan tulisan "SOON/segera".
Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, menyampaikan bahwa Kopenhagen mengharapkan adanya penghormatan dari AS terhadap keutuhan wilayah Kerajaan Denmark.
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, juga menyayangkan unggahan tersebut dan menyatakan bahwa gambar tersebut tidak menghormati identitas Greenland sebagai wilayah otonomi.
Greenland dan Status OtonomiGreenland sebelumnya merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953.
Sejak 2009, wilayah ini memperoleh status otonomi dalam Kerajaan Denmark dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri serta menentukan kebijakan dalam negeri secara mandiri.
