Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menindak tegas terhadap entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. Sepanjang 2025, tercatat ada 2.263 pinjol tak berizin yang dihentikan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan penindakan itu merupakan upaya yang dilakukan sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2025.
"Satgas PASTI telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia," ujar Friderica dalam laporan Rapat Dewan Komisioner OJK, dikutip pada Minggu (11/1).
Sepanjang 2025, OJK menerima 26.220 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari situ, sebanyak 21.249 pengaduan mengenai pinjol ilegal dan 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal.
Selain itu, OJK juga sudah menemukan banyak kontak debt collector pinjol ilegal. Sebagai tindakan, OJK mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor terkait melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Per 30 November, Satgas PASTI juga menemukan 61.341 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. Sementara dari Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), OJK melaporkan terdapat 536.267 permintaan layanan, termasuk 56.620 pengaduan.
"Mengacu jumlah pengaduan tersebut, 20.972 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 21.886 dari industri financial technology, 11.309 dari perusahaan pembiayaan, 1.619 dari perusahaan asuransi, serta sebanyak 834 dari sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank," ungkap Friderica.
