Longsor Berulang di Bantar Gebang, DPRD DKI Jakarta Desak Benahi Pengelolaan Sampah dari Hulu

Arsip foto - Pemulung beraktivitas di area zona Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/6/2019). (Sumber: ANTARA FOTO/Risky Andrianto/pri)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masalah longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang kembali menuai sorotan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, secara tegas meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan pola penanganan tambal sulam yang dinilainya sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan saat ini.

Menurut dia, daya tampung TPST Bantar Gebang sudah berada di titik kritis. Upaya perbaikan fisik semata dinilai tak lagi menyentuh akar persoalan.

"Ini tidak bisa lagi hanya sekadar memperbaiki tembok, membangun turap, memindahkan tumpukan-tumpukan sampah di sana ketika longsor seperti itu. Mau diapakan juga TPST tersebut kondisinya sudah nyaris penuh," kata Bun Joi di Jakarta, mengutip Antara, Minggu (11/1/2026).

Ia menegaskan, insiden longsor yang terjadi hingga tiga kali dalam rentang Mei sampai Desember tahun lalu menjadi sinyal kuat bahwa kondisi TPST Bantar Gebang sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, solusi parsial dianggap hanya menunda masalah yang lebih besar.

Baca Juga: Psikolog: Tidur di Akhir Pekan Bisa Lindungi Kesehatan Mental di Usia 16-24 Tahun

Bun Joi menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengubah fokus penanganan, dari sekadar merespons dampak di hilir menjadi pembenahan serius di hulu, yakni sistem pengelolaan sampah di Jakarta sebelum dikirim ke Bantar Gebang.

"Masalahnya ini ada di hulu. Kita memang belum dapat mengelola sampah kita sedemikian rupanya, sehingga yang dikirim ke TPST Bantar Gebang juga bisa berkurang," ujarnya.

Salah satu sorotan utama adalah minimnya fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Padahal, keberadaan TPS3R dinilai mampu memangkas volume sampah secara signifikan sebelum berakhir di TPST.

“Sampai dengan November tahun lalu, fasilitas TPS3R hanya ada di 20 titik saja. Padahal idealnya, fasilitas tersebut harus ada di masing-masing kecamatan, Jakarta,” tegas Bun.

Kondisi tersebut berarti masih sekitar separuh wilayah DKI Jakarta belum memiliki fasilitas TPS3R yang memadai.

Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV