Bagaimana Jabodetabek Mengatasi Persoalan Sampah?

Persoalan sampah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek belakangan kembali menjadi sorotan karena dikeluhkan warga. Yang terkini, sampah yang menumpuk tak terangkut terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten, dan Kota Depok, Jawa Barat.

Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tumpukan sampah dibiarkan berceceran di berbagai lokasi, seperti di bawah jalan layang atau flyover Ciputat di Jalan Ir Haji Juanda, Jalan Raya Serpong, Jalan Dewi Sartika, Jalan Ki Hajar Dewantara, sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Sampah tersebut dibiarkan tak terangkut sehingga baunya membuat warga terganggu.

Sampah yang menggunung itu membuat julukan ”Kota Anggrek” yang disematkan pada Kota Tangsel terasa ironis. Pemkot Tangsel bahkan menetapkan status darurat sampah. Jengkel dengan situasi tersebut, sejumlah mahasiswa sampai menggelar aksi simbolik dengan menutup pintu masuk Wali Kota Tangsel dengan tumpukan sampah.

Tidak hanya di Tangsel, persoalan sampah yang berserakan juga terjadi di Kota Depok. Sejak awal Januari 2026, tumpukan sampah mulai terlihat di sejumlah titik, seperti di Jalan Baru Plenongan di dekat Stasiun Depok Baru. Luberan sampah ini bahkan memakan sebagian ruas jalan. Kondisi itu menganggu aktivitas warga.

Adapun di Jakarta, setidaknya ada dua protes warga soal sampah di Jakarta pada awal Januari ini. Tumpukan sampah di TPS dekat Rusunawa PIK 2, Cakung, yang bikin bau serta tumpukan sampah di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Selama ini Jakarta membuang sampahnya ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Sejak pertengahan Desember 2025, Tangerang Selatan dihantui tumpukan sampah yang terus menggunung. Tumpukan sampah menghiasi trotoar dan median jalan Kota Tangsel. Sampah-sampah itu hanya dibungkus plastik, ditutup terpal, dan disemprot cairan penekan bau.

Akibatnya, Pemerintah Kota Tangsel pun menetapkan status tanggap darurat sampah sejak 23 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026. Walaupun saat ini telah melewati status tanggap darurat, pada kenyataannya sampah masih menumpuk di sejumlah titik di Tangsel.

Ledakan sampah yang melanda Kota Tangsel ini tak lepas dari penutupan sementara Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang. Tempat pembuangan utama sampah di Tangsel ini ditutup sementara karena telah melebihi kapasitas serta dalam tahap perbaikan konstruksi timbulan sampah.

Sebenarnya, tanda-tanda TPA Cipeucang penuh dengan gunungan sampah sudah terlihat sejak tahun 2020. Tumpukan sampah menyebabkan turap penyangga TPA jebol. Longsoran sampah menyumbat saluran air dan menimbulkan banjir dan membuat warga protes. TPA Cipeucang hanya mampu mengelola 400 ton sampah per hari, sedangkan sampah dari Tangsel per hari mencapai 1.100 ton.

Pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cilowong di Kota Serang, Banten, dihentikan sementara pada 6-16 Januari 2026. Pengangkutan sampah dialihkan ke fasilitas pihak ketiga di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tidak menumpuk di permukiman dan jalan raya.

Pemkot Tangsel dan Pemkot Serang sebenarnya telah menyepakati pengangkutan 500 ton sampah per hari ke TPA Cilowong. Namun, kesepakatan untuk mengatasi darurat sampah di Tangsel itu diprotes warga sekitar TPA Cilowong. Sampah Tangsel diangkut ke TPA Cilowong akibat TPA Cipeucang ditutup sementara karena dalam tahap perbaikan konstruksi.

Dalam aksi protes di Kecamatan Taktakan, Serang, Selasa (6/1/2026), warga menyatakan, sosialisasi tentang pengangkutan sampah itu belum menjangkau semua pihak. Warga juga mengeluhkan adanya air lindi yang berceceran sehingga bau tak sedap menguar ke mana-mana.

Warga juga berharap ada analisis dampak lingkungan terkait kerja sama pengangkutan sampah itu. Hal ini agar ada kejelasan terkait pengelolaan sampah dan kompensasi pada masyarakat. Dengan kata lain, warga di sekitar TPA Cilowong berharap ada perbaikan dalam proses pengangkutan sampah Tangsel ke Cilowong.

Seperti halnya Kota Tangerang Selatan, Kota Depok mulai dihadapkan pada ancaman darurat sampah. Sejak awal Januari 2026, sampah-sampah di Kota Depok mulai menumpuk di sejumlah lokasi dan mengganggu aktivitas warga. Hal ini seperti terlihat di Jalan Baru Plenongan di dekat Stasiun Depok Baru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Abdul Rahman menyebut darurat sampah terjadi di Kota Depok. Ini karena kapasitas TPA Cipayung terlampaui. ”(TPA Cipayung) ditakutkan tidak akan mampu menampung sampah Kota Depok apabila jumlah sampah yang masuk terus bertambah,” ujar Abdul.

Kapasitas TPA Cipayung sekitar 1,3 juta meter kubik. Saat ini volume sampahnya sudah lebih dari dua kali lipat dari kapasitas itu. Tak mengherankan gunungan sampah bisa longsor sewaktu-waktu hingga masuk ke Sungai Pesanggrahan di dekat TPA.

Kementerian Lingkungan Hidup lantas memberikan sanksi administratif berupa penutupan TPA Cipayung pada 27 Mei 2025. Menurut Abdul, pihaknya diwajibkan mengelola air lindi dalam kolam instalasi pengolahan air limbah, memasang pipa pembuangan gas metan, mengkaji rencana penutupan dan perluasan TPA, serta memantau kualitas udara ambien secara berkala.

Terkait persoalan tumpukan sampah yang membelit sejumlah daerah di Jabodetabek, seperti Depok dan Tangerang Selatan, pemerintah daerah mencoba mencari solusi untuk mengatasinya.

Untuk sampah di Tangsel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel Tubagus Asep Nurdin mengatakan, pengangkutan sampah dilakukan secara bertahap dengan menambah armada di tengah tutupnya TPA Cipeucang guna penataan.

Di samping itu, pemerintah setempat menjalin kerja sama pengangkutan sampah ke TPA Cilowong di Kota Serang, Banten. Namun, pengangkutan sampah ke TPA tersebut dihentikan sementara sejak 6 Januari hingga 16 Januari 2026 akibat protes warga lokal. Untuk sementara, pengangkutan sampah dialihkan ke fasilitas pihak ketiga di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jabar.

Adapun di Depok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Abdul Rahman menyampaikan, Pemerintah Kota Depok saat ini tengah membangun tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di Jalan Jawa, Kecamatan Beji. Nantinya, TPS 3R ini diharapkan dapat mengolah 10-15 ton sampah per hari.

Metode pengolahan yang digunakan refuse derived fuel (RDF). Metode ini menggunakan serangkaian mesin pengolahan yang ramah lingkungan. Hasil RDF dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.

Sementara di Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan, sudah ada 100 truk sampah tambahan pada tahun 2025 dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sudah disiapkan di TPST Bantargebang dan Sunter untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta.

Selain itu, berdasarkan rencana induk pengelolaan sampah Jakarta 2012-2032, terdapat juga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau ITF akan dibangun di Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi. PLTSa/ITF ini untuk mereduksi sampah sebanyak 80-90 persen dari total jumlah sampah pada setiap fasilitas. Namun, belum ada kepastian pembangunan ITF Sunter karena pengajuan penyertaan modal daerah mandek.