Mensos: 60% Siswa Sekolah Rakyat Ingin Lanjut Kuliah

Banjarbaru: Kementerian Sosial mencatat mayoritas siswa Sekolah Rakyat rintisan di jenjang SMA ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan survei terhadap lebih dari 6.000 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), menunjukkan sekitar 60 persen atau sekitar 3.600 orang siswa ingin kuliah.

Sekitar 40 persen siswa SRMA menyatakan minat untuk menjadi pekerja terampil di dalam maupun luar negeri. Sebagian lainnya ingin berwirausaha setelah menyelesaikan pendidikan.

“Dari survei lebih dari 6.000 siswa SRMA yang saat ini belajar, sekitar 60 persen ingin kuliah dan meneruskan ke pendidikan tinggi,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di sela meninjau persiapan peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dilansir dari Antara, Minggu, 11 Januari 2026.

Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Termasuk, melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta kemitraan dengan sektor swasta.

“Kami sudah melakukan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga terkait, juga dengan pihak swasta, untuk menyiapkan jalur lanjutan bagi para lulusan,” ujar Saifullah.

Dia optimistis setelah mendapatkan hasil pengukuran yang dilakukan berbasis teknologi Artificial Intelligence/AI mendapati dari hampir 16 ribu total siswa Sekolah Rakyat rintisan, sebanyak 37,4 persen atau 1.828 siswa berpotensi dalam bidang sains teknologi rekayasa dan matematika (STEM).

Dari STEM ini juga ditemukan sebanyak 1.204 siswa bakatnya pada bidang teknik sebagai mekanik atau teknisi otomotif, insinyur sipil atau teknik infrastruktur, operator industri hingga arsitek.
  Baca Juga:  Sekolah Rakyat Dinilai Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kementerian Sosial juga mendapatkan 39,6 persen atau sebanyak 1.938 siswa Sekolah Rakyat berpotensi dalam bidang sosial. Sementara itu, 23,0 persen atau 1.123 orang siswa lain berpotensi di bidang bahasa. Selanjutnya, 8.860 siswa atau 16 persen berpotensi bidang penegakan hukum mulai dari notaris, hakim, tentara, polisi, dan pengacara.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena mengintegrasikan berbagai program unggulan pemerintah, antara lain Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis, jaminan kesehatan PBI-JKN, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program Tiga Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat. Kebijakan ini mengacu sebagaimana Surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 Tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga 2025 telah dibangun 166 titik Sekolah Rakyat rintisan dengan kapasitas sekitar 16.000 siswa yang didukung 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.

Kementerian Sosial juga memastikan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama.

Pada tahap awal, ratusan Sekolah Rakyat rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset pemerintah daerah, sebelum nantinya dilengkapi gedung Sekolah Rakyat permanen yang lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah.

Kementerian Sosial mengonfirmasi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat akan mulai dibangun pada tahun ini. Salah satunya berada di Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.