PSI Berambisi Goyang ”Kandang Banteng”, Ini Jawaban PDI-P...

Jawa Tengah yang dalam peta politik selama puluhan tahun identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mulai diguncang. Menjelang Pemilu 2029, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tampil agresif dengan ambisi merebut provinsi yang kerap dijuluki ”kandang banteng” itu. Sebuah tantangan serius bagi soliditas dan daya tahan PDI-P di jantung kekuasaannya.

Ambisi PSI merebut basis suara di Jawa Tengah disuarakan secara terbuka. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyebut provinsi tersebut sebagai ”kandang gajah”, mewakili logo PSI yang berlambang gajah. Ungkapan itu dilontarkan untuk menandingi citra lama Jawa Tengah sebagai ”kandang banteng”, basis suara PDI-P.

Pernyataan itu disampaikan Kaesang saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah di Surakarta, Jateng, Kamis (8/1/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan target perolehan kursi PSI pada Pemilu 2029. PSI menargetkan di seluruh DPRD kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Jateng bisa diperoleh 17 kursi. Saat ini, masih terbatas 12 kursi dengan 2 kursi di antaranya di DPRD Provinsi Jateng.

Kaesang menekankan pentingnya peran struktur partai di daerah. Ia menyebut para ketua dewan pimpinan cabang (DPC) sebagai ujung tombak kerja partai di lapangan. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh struktur PSI di Jawa Tengah untuk solid dan bergerak bersama menghadapi Pemilu 2029.

”Jawa Tengah ini kandang gajah. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Tolong bantu kami bekerja dan bergerak bersama menuju Pemilu 2029,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, posisi PSI di Jawa Tengah masih berada di papan bawah. Partai ini menempati peringkat ke-10 dengan perolehan 477.883 suara atau 2,61 persen dari total 18.303.032 suara sah di Jawa Tengah. Perolehan tersebut terpaut jauh dari PDI-P yang berada di urutan atas dengan perolehan lebih dari 5,2 juta suara.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, posisi PSI di Jawa Tengah masih berada di papan bawah.

Di bawah PDI-P, berturut-turut terdapat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3.036.464 suara (16,58 persen), Partai Gerindra 2.592.886 suara (14,16 persen), dan Partai Golkar 2.253.697 suara (12,31 persen).

Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 1.621.069 suara (8,85 persen), Partai Demokrat 1.159.910 suara (6,33 persen), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1.014.035 suara (5,54 persen), Partai Amanat Nasional (PAN) 840.817 suara (4,59 persen), dan Partai Nasdem 775.889 suara (4,23 persen).

Jika dikonversi ke kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah, PDI-P memperoleh 33 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra dan Golkar masing-masing 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, PPP 6 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PSI 2 kursi.

Meski demikian, Kaesang menilai terdapat perkembangan positif di sejumlah daerah, salah satunya Kota Surakarta. Pada pemilu sebelumnya, PSI hanya meraih satu kursi DPRD Kota Surakarta. Pada Pemilu 2024, perolehan itu meningkat menjadi lima kursi dan salah satu kader PSI menduduki posisi pimpinan DPRD. PSI juga kini memiliki Wakil Wali Kota Surakarta.

Kaesang berharap capaian tersebut dapat direplikasi di daerah lain. ”Saya berharap di pemilu selanjutnya akan semakin banyak pemimpin yang lahir dari PSI,” tuturnya.

Untuk itu, PSI mempersiapkan penguatan struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Selain konsolidasi struktur, DPP PSI juga mulai melakukan survei di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kaesang menyebut survei tersebut dilakukan untuk memetakan peluang sekaligus menjaga mesin partai tetap bergerak menuju Pemilu 2029.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, dukungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya partainya memperkuat basis di Jawa Tengah. Jokowi bahkan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung PSI secara maksimal.

”Pada kongres (PSI) di Surakarta pertengahan 2025, Pak Jokowi lantang menyatakan akan all out mendukung PSI,” kata Grace saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Di sisi lain, Grace menekankan bahwa kerja-kerja politik PSI tidak semata-mata bertumpu pada figur Jokowi. Menurut dia, penguatan struktur partai dan kerja kolektif kader tetap menjadi prasyarat agar dukungan tokoh dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral.

”Ini upaya kolektif. Dukungan Pak Jokowi memang memompa semangat teman-teman di akar rumput sangat signifikan,” ujarnya.

Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan. Rakyat yang punya kedaulatan. (Hasto Kristiyanto)

Menanggapi ambisi PSI yang ingin menggeser dominasi PDI-P di Jawa Tengah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memilih tidak berkomentar panjang. Menurut dia, pemilu masih jauh dan penentu akhir tetap berada di tangan rakyat.

”Pemilu masih panjang. Rakyat yang menentukan. Rakyat yang punya kedaulatan,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).

Rakernas PDI-P digelar pada 10-12 Januari 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 partai. Dalam forum tersebut, Hasto menegaskan bahwa PDI-P saat ini memilih memusatkan perhatian pada pembenahan internal ketimbang merespons isu-isu eksternal secara berlebihan.

Menurut dia, PDI-P tengah melakukan kritik dan otokritik untuk memperkuat organisasi, mempertajam basis ideologi, serta memperbaiki kerja-kerja partai ke depan. ”PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, dan mempertajam basis ideologi,” ujarnya.

Hasto juga menekankan bahwa prioritas partai saat ini adalah memastikan keberpihakan kepada rakyat melalui kerja-kerja konkret, salah satunya dalam penanganan bencana. Ia menyebut kader PDI-P bergerak di lapangan tanpa mempertimbangkan pilihan politik warga yang dibantu.

”Dalam penanganan bencana, PDI Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek siapa memilih siapa,” kata Hasto.

Karena itu, ia menegaskan, fokus utama partai saat ini adalah konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan agar PDI-P tetap hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan. ”Situasi saat ini bagi PDI Perjuangan, lebih baik kami berfokus pada konsolidasi organisasi sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan, kami bisa turun dengan seluruh kekuatan partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ambisi PSI menjadikan Jawa Tengah sebagai ”kandang gajah” masih menghadapi tantangan besar. Secara historis, dominasi PDI-P dalam pemilu legislatif (pileg) di provinsi tersebut belum pernah benar-benar tergoyahkan.

”Di atas kertas, rasanya sulit mengalahkan PDI-P di Jawa Tengah. Jangankan PSI, partai besar lain pun sampai saat ini tak pernah bisa mengalahkan PDI-P, terutama dalam pemilu legislatif,” kata Adi.

Menurut Adi, bahkan ketika hubungan PDI-P dan Jokowi merenggang, suara legislatif partai berlambang banteng itu tetap kokoh, baik di tingkat nasional maupun di Jawa Tengah. Ia mengakui bahwa pada Pilpres 2024 dan Pilgub Jawa Tengah, PDI-P mengalami kekalahan. Namun, pada saat yang sama, partai tersebut tetap memenangkan mayoritas pilkada di daerah.

”Dalam pilkada 2024 di Jawa Tengah, PDI-P tetap menang di 19 kabupaten/kota dari sekitar 29 kabupaten/kota yang ada. Realitas ini sepertinya sulit menggeser ’kandang banteng’, apalagi oleh ’Partai Gajah’ yang tak lolos parlemen,” ujarnya.

Karena itu, Adi menilai narasi ”kandang gajah” lebih mencerminkan upaya membangun optimisme internal PSI ketimbang gambaran kekuatan riil di lapangan. ”Pernyataan Kaesang soal Jawa Tengah sebagai kandang gajah lebih tepat dibaca sebagai cara memompa semangat kader. Tinggal dibuktikan lewat kerja-kerja terukur, apakah benar bisa menantang dominasi banteng,” tuturnya.

Adi menilai narasi ’kandang gajah’ lebih mencerminkan upaya membangun optimisme internal PSI ketimbang gambaran kekuatan riil di lapangan.

Adi juga menilai peluang PSI sangat bergantung pada sejauh mana keterlibatan Jokowi dalam kerja-kerja politik partai tersebut. Menurut dia, Jokowi masih dipandang sebagai figur yang dapat menjadi katalis elektoral bagi PSI.

”Satu-satunya yang perlu diantisipasi PDI-P adalah ketika Jokowi total bekerja untuk PSI di Jawa Tengah. Kan, andalan PSI ke depan ada di Jokowi yang dianggap katalisator yang bisa angkat suara PSI,” ungkap Adi.

Namun, ia mengingatkan bahwa posisi Jokowi saat ini sudah berbeda. ”Banyak yang juga menilai pengaruh Jokowi tidak sesakti dulu lagi karena sudah tak lagi menjadi presiden. Asumsi publik seperti itu. Tinggal ditunggu apakah setelah tak jadi presiden, Jokowi tetap sakti atau tidak,” katanya.

Di sisi lain, Adi menilai soliditas basis pemilih PDI-P di Jawa Tengah relatif tidak banyak terpengaruh oleh perubahan elite partai di tingkat daerah. Ia menyebut pemilih PDI-P di Jawa Tengah dikenal ideologis dan loyal.

”Jawa Tengah adalah markas besar PDI-P. Pemilihnya militan. Jadi, siapa pun ketua DPD-nya, basis itu relatif tetap solid,” ujarnya.

Pada akhir Desember 2025, Dolfie Othniel Frederic Palit resmi dilantik sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ia menggantikan Bambang Wuryanto atau dikenal Bambang Pacul. Dalam kesempatan tersebut, Dolfie menyatakan komitmennya mengembalikan Jawa Tengah sebagai ”kandang banteng” setelah PDI-P mengalami kekalahan pada Pilpres dan Pilgub 2024.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai ambisi PSI merebut dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah sah secara politik, tetapi tetap harus dibaca secara realistis. Menurut dia, Jawa Tengah hingga kini masih menjadi basis kuat PDI-P dan tidak mudah berpindah ke partai lain.

”Secara politik, Jawa Tengah hari ini tetap kandang banteng. Sulit membayangkan basis itu bergeser begitu saja ke partai lain, apalagi langsung dikonversi menjadi suara untuk PSI,” kata Arifki.

Arifki menilai persaingan di Jawa Tengah ke depan tidak hanya melibatkan PDI-P dan PSI, tetapi juga Gerindra. Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dinilai memiliki kepentingan besar untuk mengamankan provinsi yang dianggap strategis dalam peta kekuasaan nasional.

”Gerindra juga punya kepentingan kuat menguasai Jawa Tengah. Ini bukan hanya jantung PDI-P, melainkan juga jantung pertarungan kekuasaan nasional,” ujarnya.

Persaingan di Jawa Tengah ke depan tidak hanya melibatkan PDI-P dan PSI, tetapi juga Gerindra.

Karena itu, menurut Arifki, ambisi Kaesang menjadikan Jawa Tengah sebagai basis utama PSI akan menjadi ujian ganda. Di satu sisi, menjadi ujian bagi kepengurusan baru PDI-P Jawa Tengah untuk mempertahankan basis tradisionalnya. Di sisi lain, menjadi ujian bagi Kaesang sendiri apakah mampu mengangkat PSI dari papan tengah menjadi kekuatan besar di provinsi tersebut.

”Kalau PSI bisa mengalahkan PDI-P di Jawa Tengah, itu bukan hanya mengalahkan PDI-P, melainkan juga menantang posisi Gerindra sebagai partai Presiden,” kata Arifki.

Ia juga menilai faktor Jokowi tetap menjadi variabel penting dalam kalkulasi PSI. Jawa Tengah, kata Arifki, dipandang strategis karena latar belakang politik Jokowi yang berasal dari provinsi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa semua partai, termasuk PDI-P, Gerindra, dan Golkar, sama-sama berkepentingan merebut ruang elektoral di wilayah ini.

”PSI memang belum punya infrastruktur sekuat PDI-P dan Gerindra. Kekuatan utama PSI hari ini adalah figur Jokowi. Pertanyaannya, sejauh mana Jokowi akan benar-benar terlibat,” ujarnya.

Arifki menambahkan, kekalahan PDI-P pada Pilgub Jawa Tengah dan Pilpres 2024 semestinya menjadi peringatan bagi partai berlambang banteng itu. Ia menyebut kekalahan tersebut menunjukkan bahwa dominasi PDI-P di Jawa Tengah tidak lagi sepenuhnya kebal.

“Kekalahan itu menjadi alarm bahwa kandang banteng tidak lagi sesangar dulu. Ini harus menjadi pelecut bagi PDI-P untuk memperkuat konsolidasi,” kata Arifki.

Menurut dia, momentum Rakernas PDI-P menjadi penting untuk menentukan arah konsolidasi dan strategi partai, termasuk dalam mengunci basis-basis utama seperti Jawa Tengah dan Bali menjelang Pemilu 2029.

“Pernyataan PSI tentang ‘kandang gajah’ sudah menjadi semacam bendera perang elektoral. Sekarang tinggal bagaimana PDI-P meresponsnya lewat kerja-kerja nyata di lapangan,” ujar Arifki.