PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang melalui kerangka Astacita. Dalam mendukung visi tersebut, sektor kelautan dan perikanan, khususnya penguatan kampung nelayan, dinilai harus menjadi pilar strategis yang setara dengan sektor pangan darat.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional tidak akan tercapai maksimal tanpa melibatkan potensi maritim secara progresif. Menurutnya, kampung nelayan harus ditransformasi menjadi pusat produksi dan distribusi yang modern.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Kampung nelayan harus menjadi pusat ekonomi rakyat berbasis laut. Namun, pembangunan ini tidak cukup hanya fisik, harus ditopang teknologi maritim modern dan tata kelola berbasis data,” ujar Achmad dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).
Ketua Umum KASAI itu mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih progresif dalam menghadirkan teknologi ke wilayah pesisir. Hal ini mencakup sistem informasi cuaca, kapal efisien, hingga fasilitas cold storage atau logistik rantai dingin guna menjaga nilai tambah hasil tangkapan nelayan kecil.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Pushidrosal TNI AL dalam menyediakan data hidro-oseanografi yang akurat. Data ini dianggap kunci dalam menentukan efisiensi wilayah tangkap serta adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” katanya.
Potensi Ekonomi Kelautan yang MasifBesarnya peran laut sebagai urat nadi logistik tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, di mana volume barang angkutan laut domestik mencapai 44,6 juta ton. Di sektor perikanan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan lebih dari US$ 3 miliar pada 2024, dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,7 miliar.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyentuh langsung kehidupan 2,4 hingga 3 juta nelayan aktif yang didominasi skala kecil. Pemerintah sendiri menargetkan kapasitas produksi perikanan terus meningkat melampaui 25 juta ton pada 2026.
Meskipun Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 tercatat di atas angka 100, Achmad menilai peningkatan kesejahteraan masih memerlukan penguatan dari sisi stabilisasi harga dan akses pasar.
Ia menyimpulkan, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal hingga optimalisasi riset kelautan.
“Jika laut dikelola dengan baik, teknologi tepat guna dimanfaatkan, dan nelayan disejahterakan, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan dan berdaulat maritim akan terwujud nyata,” pungkasnya. (H-3)
