jpnn.com, JAKARTA UTARA - Politikus muda PDI Perjuangan Muhammad Syaeful Mujab menyebut persoalan politik uang atau money politics dalam pilkada langsung bukan diselesaikan dengan cara mengamputasi hak rakyat memilih pemimpin di daerah.
Mujab berkata demikian untuk menanggapi pernyataan wacana evaluasi sistem pilkada yang ingin diubah dari langsung menjadi melalui DPRD demi menekan money politics.
BACA JUGA: PDIP Tetap Tolak Pilkada Via DPRD, Ganjar: Sikap Partai tak Berubah
"Jadi, PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," kata dia dalam konferensi pers di arena Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
Mujab melanjutkan sikap resmi partainya terhadap wacana mengubah sistem pilkada bakal disampaikan dalam penutupan Rakernas I pada Senin (12/1).
BACA JUGA: Sikap Gerindra-Golkar Beda dengan Konstituen Soal Pilkada, Pengamat Bilang Begini
Namun, kata eks Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato saat pembukaan Rakernas I pada Sabtu (10/1) kemarin, sudah memberikan sinyal partai menyikapi wacana mengubah sistem pilkada.
Menurut Mujab, Megawati dalam pidato sempat menyinggung demokrasi Indonesia yang seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
BACA JUGA: Penolakan Pilkada Via DPRD Tinggi, Sekjen Golkar Singgung Trauma Orde Baru
"Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, red) sudah memberikan hint sedikit, 'kok, demokrasi kita, tuh, kayak senam Poco-Poco, ya," kata dia.
Mujab mengatakan PDIP seperti sinyal yang disampaikan Megawati, sebenarnya menginginkan pilkada terus maju.
"Mengkaji kembali apakah Pilkada ini harus langsung atau tidak langsung, itu adalah momentum demokrasi mau dibuat kayak senam Poco-Poco? Maju mundur, maju mundur," ujarnya.
Sementara itu, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro mengatakan partainya dalam konteks kepemiluan memegang prinsip kedaulatan rakyat.
Dia mengatakan PDIP tidak menginginkan rezim kepemiluan dilakukan secara tertutup oleh segelintir orang dan merampas hak rakyat.
"Buat kami itu logika yang susah untuk dipahami akal sehat," ujar Seno.
Menurut Seno, sulit melihat pemimpin bisa dekat dengan rakyat ketika proses pemilihan dilakukan melalui perwakilan.
"Kalau dalam waktu pemilihan dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, ya, tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Publik Tolak Pilkada Via DPRD, Deddy PDIP: Rakyat Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan
