Minyak Venezuela dan Maju-Mundur Komitmen Iklim

Mengawali tahun 2026, dunia dikejutkan dengan peristiwa operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro. Meskipun pemerintah AS membingkai operasi ini sebagai langkah penegakan hukum yang mengacu pada dakwaan terkait narkoterorisme. Faktanya Presiden Donald Trump dalam pernyataan terbarunya mengklaim telah mencapai kesepakatan untuk mengimpor minyak dari Venezuela senilai US$2 miliar. 

Alhasil, menarik jika menilik peristiwa ini dari segi nasib transisi energi dan komitmen iklim. Pasalnya peristiwa ini memberi sinyal bahwa minyak bumi masih diperlakukan strategis terutama oleh AS di tengah narasi transisi energi bersih yang menguat di panggung global.

Sejumlah indikator menunjukkan paradoks energi AS yakni di mana produksi domestik mencetak rekor, tetapi impor dan konsumsi tetap besar. Berkat shale oil, Amerika Serikat merupakan penghasil minyak terbesar di dunia dengan porsi seperlima produksi minyak global (Energy Institute, 2024). Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan pengimpor minyak mentah terbesar kedua setelah Cina.

Jika AS sudah menjadi produsen minyak terbesar dunia, mengapa minyak Venezuela tetap menarik? Ada setidaknya dua alasan utama yang relevan yakni pertama, banyak kilang di Gulf Coast AS dibangun untuk mengolah minyak berat (heavy crude oil density). Sementara itu, minyak serpih (shale) AS cenderung lebih ringan (light crude oil density). Ini menciptakan kebutuhan campuran (blending) dan pasokan minyak berat dari luar negeri agar optimal. 

Kedua, meningkatkan pengaruh geopolitik. The Guardian mengungkapkan bahwa menguasai minyak Venezuela juga berarti menekan pengaruh rival AS seperti Cina. Embargo AS membuat minyak Venezuela sejauh ini dijual murah ke Cina. Dengan mengalihkan minyak Venezuela ke AS, Cina harus mencari pasokan lain dengan harga yang lebih tinggi.

Langkah AS di Venezuela mengingatkan banyak pihak pada pola intervensi AS terkait sumber daya energi. Selama puluhan tahun, kebijakan luar negeri AS beririsan dengan kepentingan minyak. Perang Teluk 1991 misalnya, meski dipicu invasi Saddam Hussein ke Kuwait, jelas berkaitan dengan prospek dominasi minyak di Teluk. 

Demikian pula invasi AS ke Irak pada 2003 yang oleh mantan Gubernur The Federal Reserve, Alan Greenspan secara blak-blakan menulis: “I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows: the Iraq war is largely about oil”.

Lalu apa kaitan peristiwa-peristiwa tersebut termasuk penangkapan Maduro terhadap nasib transisi energi? Menarik untuk dicermati ketika komitmen iklim AS maju mundur sesuai siklus rezim. 

Zig-zag kebijakan energi bersih versus energi fosil di AS terlihat nyata. Partai Demokrat cenderung pro terhadap transisi energi dengan menekankan mitigasi iklim, dan dukungan untuk energi terbarukan. Di sisi lain Partai Republik cenderung berambisi pada fossil fuels dan menekankan deregulasi serta energi murah.

Dari segi komitmen iklim, Presiden Obama menandatangani Persetujuan Paris pada 2016, tetapi keluar pada periode pertama Trump, lalu Biden membawa AS kembali ke komitmen iklim pada 2021. Pada 2025, Trump kembali menarik AS dari Persetujuan Paris. Kondisi tersebut menegaskan bahwa komitmen iklim dapat berubah seiring perubahan rezim. 

Di sisi lain, AS juga mencatat lonjakan investasi energi bersih. Inflation Reduction Act (IRA) 2022 menyediakan paket insentif besar yang sering dirujuk sekitar US$369 miliar untuk iklim dan energi. Investasi bersih di AS mencapai rekor pada 2025 khususnya US$67,3 miliar pada kuartal I-2025. Tetapi pada saat yang sama, produksi minyak mentah AS tetap menanjak dan mencetak rekor. Kombinasi ini menunjukkan ketergantungan struktural pada minyak belum hilang, karena itu minyak tetap dianggap strategis dalam geopolitik.

Secara global, jika pasokan minyak Venezuela meningkatkan pasokan minyak di AS, kelebihan minyak tersebut dapat menekan harga minyak, sehingga daya tarik insentif ekonomi untuk energi baru terbarukan menjadi berkurang. Sementara bagi Indonesia, ketidakpastian komitmen iklim AS turut berdampak pada pendanaan yang tercermin pada perubahan posisi AS dalam Just Energy Transition Partnership (JETP). 

Amerika Serikat keluar dari JETP dan menghentikan hibah sekitar US$60 juta, meski pada saat yang sama, investasi energi bersih berbasis proyek dari AS masih berjalan misalnya US$126 juta dari U.S. International Development Finance Corporation (DFC) untuk proyek panas bumi di Jawa Timur. Artinya, kerja sama energi bersih AS-Indonesia cenderung bergeser dari berbasis diplomasi menjadi lebih selektif dan berbasis proyek.

Intervensi AS di Venezuela memberi pelajaran krusial yakni selama minyak masih menjadi instrumen geopolitik, agenda terhadap iklim global akan terus terancam, dan memperbesar risiko bencana bagi kelompok paling rentan. Oleh karena itu, definisi keamanan energi harus diperluas, bukan sekadar akses terhadap minyak, melainkan mencakup ketahanan iklim dan perlindungan sosial. 

Indonesia harus merespons ini dengan mempercepat elektrifikasi dan efisiensi energi untuk melepaskan diri dari ketergantungan struktural pada volatilitas minyak, dan melembagakan standar just transition demi melindungi pekerja dan masyarakat adat dari dampak krisis iklim.

Indonesia harus segera menggeser haluan diplomasi energinya dari ketergantungan pasif pada skema Barat seperti JETP menuju diversifikasi pendanaan seperti melalui poros Selatan-Selatan, termasuk optimalisasi Bank Pembangunan Baru (NDB) BRICS. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar harus dikapitalisasi sebagai daya tawar strategis yakni investasi hilirisasi hijau harus menjadi syarat mutlak bagi negara manapun.

Narasi transisi energi perlu segera diredefinisi, bukan lagi semata agenda dekarbonisasi global, melainkan instrumen kedaulatan ekonomi untuk memangkas impor minyak dan menyehatkan defisit transaksi berjalan. Pemerintah harus melindungi investasi energi terbarukan dari banjir minyak murah.

Pada akhirnya, peristiwa intervensi AS di Venezuela mengingatkan bahwa transisi energi tidak hanya urusan teknologi, tetapi juga politik dan tata kelola global. Selama minyak masih menjadi sumber energi dominan dan instrumen geopolitik, risiko krisis iklim terhadap masyarakat sipil tetap tinggi. Karena itu, agenda transisi perlu dipercepat dengan pendekatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.