Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Nganjuk, Jawa Timur, kini tak lagi sibuk mengedarkan proposal sumbangan untuk membiayai operasional kantornya. Bahkan, sejumlah kegiatan rutin sudah berhasil diatasi dengan keuangan milik organisasi secara mandiri. Tanpa harus menunggu iuran jemaah, apalagi sumbangan pemerintah.
Kemandirian keuangan organisasi seperti ini telah terjadi sejak 5 tahun lalu. Setelah ormas Islam yang berbasis pesantren ini mendirikan PT Persada Nawa Kartika. Unit usaha milik NU Nganjuk kali pertama yang dibuat adalah Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK). Namanya NU Cless. Belakangan, perusahaan ini juga memproduksi rokok kretek dengan merk NU Cleer.
Sementara itu, di Mojokerto sudah lama NU di daerah tersebut mempunyai gedung pertemuan yang mewah. Yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk disewakan untuk kegiatan resepsi perkawinan. Gedung mewah itu dibangun bukan dari hasil iuran warga. Tapi dari hasil sisa hasil usaha rumah sakit milik NU yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Timur ini.
Berbagai unit usaha baru itu menambah daftar panjang kekuatan ekonomi NU di masyarakat yang telah ada dan mengakar lama. Pesantren yang menjadi basis utama NU ini sebetulnya bukan hanya merupakan lembaga pengajaran ilmu agama. Tapi juga lembaga yang sejak ratusan tahun menggerakkan ekonomi rakyat di sekitarnya. Ia bukan hanya sebagai lembaga moral. Tapi juga lembaga ekonomi. Di dalamnya ada penguasaan lahan, relasi perdagangan, dan produsen etos atau nilai.
NU dengan akar sosio-kulturalnya merupakan modal besar untuk mengembangkan kekuatan ekonominya. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia –dengan jumlah warga lebih dari 150 juta jiwa menurut hasil riset– mempunyai potensi menjadi produsen, konsumen, dan tenaga kerja yang besar di negeri ini. Apalagi didukung jaringan sosial-teritorial yang sangat luas. Mulai dari tingkat desa sampai kota dan akses ke negara yang kuat dengan semakin banyaknya kader NU di legislatif, eksekutif dan birokrasi.
Persoalannya, kekuatan sosio-kultural yang besar tersebut belum terkonversi menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang terkonsolidasi dan terintegrasi. Berbagai kekuatan ekonomi yang dibentuk pengurus NU di tingkat lokal masih terfragmentasi dan dalam skala kecil. Akibatnya, kekuatan sosial, kultural, dan moral NU tersebut belum menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang seiring dengan kebesaran warga Nahdliyin di negeri ini. Besar sebagai organisasi dan jemaah, tapi lemah sebagai kekuatan ekonomi kolektif.
Karena itu, agenda utama NU ke depan adalah bagaimana bertransformasi dari sebuah organisasi dengan kekuatan sosial, politik dan kultural menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir secara berkelanjutan. Sebab, jika berhasil mengkonversi kekuatannya tersebut menjadi kekuatan ekonomi, maka NU bisa menjadi penyeimbang dari ekosistem ekonomi nasional yang belakangan cenderung kapitalis-oligarkis. Ia bisa menjadi penyeimbang ekonomi pasar, tanpa harus menjadi anti pasar. Menjadikan ekonomi sebagai alat keadilan sosial, bukan semata sebagai alat akumulasi modal.
Transformasi kelembagaan tersebut secara konkret dapat dilakukan dengan menjadikan institusi inti NU seperti PBNU –dengan berbagai lembaga dan badan otonomnya– sebagai orkestrator berbagai kegiatan ekonomi yang telah ada. Bukan operator tunggal. Misalnya, mengkonsolidasikan unit usaha pesantren, koperasi, BMT, dan bahkan perseroan yang telah ada secara lintas wilayah.
Semua itu perlu diikuti dengan pemisahan yang tegas antara otoritas moral dan manajemen profesional. Seperti memisahkan pimpinan struktur NU sebagai pengurus unit usaha. Pimpinan struktural menjadi pengendali saham dan menjalankan fungsi kontrol, sedangkan manajemen diserahkan kepada profesional. Dengan agenda ini, diharapkan NU bisa mendorong praktik ekonomi lokal yang telah ada dan berkembang menjadi gerakan ekonomi yang terorganisir.
Hal lain yang penting untuk menjadi agenda transformasi adalah menggeser ketergantungan NU terhadap figur ke dalam sistem dan tata kelola. Persoalan ini bukan hanya menjadi problem utama di organisasi, tapi juga dalam kegiatan ekonomi NU. Pada umumnya, berbagai kegiatan usaha NU yang ada merupakan inisiatif kiai maupun pimpinan NU setempat. Basisnya adalah trust yang tinggi. Sehingga, ketika kiai atau pemimpin NU itu berhalangan, kegiatan usaha cenderung ikut melemah dan bubar.
Apalagi kalau unit usaha NU tersebut dibangun atas kemitraan bisnis berbasis jaringan pribadi. Kegiatan bisnis berbasis jaringan pribadi umumnya tidak diikuti dengan kontrak bisnis profesional dan bergantung pada goodwill dan kedekatan. Dalam praktik, kegiatan usaha yang dibangun seperti ini lebih rentan terhadap konflik, rawan dikooptasi, serta sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jika unit bisnis dikelola langsung pimpinan NU secara struktural, konflik bisnis bisa merembet ke konflik elite.
Jadi, transformasi kegiatan usaha NU dari figur ke sistem dan tata kelola sangat penting. Sebab, hal itu akan menjaga keberlanjutan usaha, berpeluang lebih besar untuk konsolidasi dan scaling up, berorientasi pada akuntabilitas dan kepercayaan publik, menjaga martabat otoritas moral NU, dan melindungi NU dari kooptasi politik dan kapital. Konflik elite NU yang bersumber dari pemberian konsensi tambang batubara oleh pemerintah adalah contoh nyata paling mutakhir.
Harus diakui, kebesaran NU saat ini dibangun atas kekuatan kharisma figural dari para pendiri dan pemimpinnya. Dengan kekuatan kharisma figural itu, antara lain membuat NU bisa bertahan sebagai organisasi besar hingga berusia seabad seperti sekarang. Karena itu, ketergantungan NU pada figur ini bukanlah kesalahan historis. Untuk mentransformasikan kekuatan NU menjadi kekuatan ekonomi, hal ini bisa menjadi modal awal. Melalui karisma figural kiai dan tokoh NU bisa menjadikan agenda lompatan dari ekonomi karisma ke ekonomi berbasis kelembagaan sebagai prioritas.
Persoalannya kemudian bisakah NU melompat dari kekuatan kharisma figur ke sistem dan tata kelola dalam membangun kekuatan ekonominya? Tentu ini bukan hal yang muskil. Apalagi, sejak tahun 1980, makin banyak santri dan keluarga santri NU yang mengambil pendidikan tinggi umum. Produk santri berpendidikan umum kini banyak yang telah menduduki jabatan profesional di berbagai perusahaan dan pemerintahan. Lapis baru NU ini makin besar jumlahnya sekarang.
Mereka bisa menjadi kekuatan baru NU. Juga dapat menjadi motor profesionalisasi dalam mengelola berbagai kegiatan bisnis dan usaha NU. Apalagi di era digitalisasi ini, mereka bisa dimanfaatkan untuk mendesain teknologi digital menjadi alat konsolidasi atas data, pasar, dan logistik yang ada di NU. Menjadikan generasi baru santri NU yang profesional dan digitilized ini tentu akan membantu NU dalam membuat lompatan dalam pelembagaan ekonomi umat.
Jadi, masa depan gerakan sosial ekonomi NU akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi ini dalam mentransformasikan solidaritas kultural menjadi kekuatan ekonomi umat yang terlembaga, terkonsolidasi dan berkelanjutan. Transformasi bukan harus dimulai dari titik nol. Aksi ini bisa dilakukan dengan sekadar melembagakan berbagai kekuatan ekonomi yang telah ada tapi masih terfragmentasi menjadi aksi bersama secara nasional. Dan yang penting, semuanya bisa dilakukan tanpa harus kehilangan nilai-nilai ke-NU-an.
