Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai perkara pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kasus hukum yang pernah menimpa Tom Lembong.
Boyamin menegaskan bahwa perkara Chromebook ini tidak boleh disamakan dengan kasus-kasus lain yang bersifat politis atau diposisikan secara berlebihan.
“Beda jauh,” tegas Boyamin dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya pada Senin (12/1/2026) pagi.
“Ini bukan sesuatu yang harus ada posisi seperti dipahlawankan, bukan juga. Tapi memang Pak Nadiem saya salut pada posisi kreativitasnya sangat hebat. Saya tidak menafikan itu bahwa kemudian orang-orang yang tadinya menganggur bisa bekerja dengan jadi driver online, baik yang motor maupun mobil,” imbuhnya.
Sebelumnya, Atika Algadri ibunda Nadiem Makarim menyinggung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto usai permohonan praperadilan anaknya ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri (PM) Jakarta Selatan.
“Nadiem hanya salah satu contohnya, sebab terlalu banyak orang-orang lain yang diperlakukan seperti ini. Ada Pak Hasto, Tom Lembong, banyak sekali. Minta dibantu doanya aja,” kata Atika dilansir dari Antara pada Senin (13/10/2025).
Atika meyakini putranya menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik dan bersih. “Kami tahu bahwa anak kami bersih menjalankan seluruh pekerjaannya, kariernya itu dengan prinsip-prinsip itu. Prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa,” ucap Atika.
Boyamin menegaskan bahwa kasus yang menjerat Nadiem Makarim lebih mengarah pada persoalan korupsi murni dari sisi pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti tidak adanya mekanisme tender yang sehat, dugaan harga yang terlalu mahal, serta spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan pernyataan awal.
“Menurut saya ini murni korupsi dari sisi pengadaannya. Karena itu tidak tender, harga yang terbentuk diduga mahal, dan menjadikan barang ini tidak sesuai apa yang dikatakan dari awal,” kata Boyamin
Ia mencontohkan, pada awal perencanaan disebutkan laptop yang diadakan memiliki fitur layar sentuh. Namun dalam realisasinya, banyak Chromebook yang tidak memiliki spesifikasi tersebut.
Boyamin juga mengkritisi pemilihan Chromebook dibandingkan komputer dengan sistem operasi lain yang dinilainya lebih murah dan fleksibel. Chromebook disebut memiliki ketergantungan tinggi pada koneksi internet dan daya listrik, serta daya tahan baterai yang terbatas, sehingga dinilai kurang cocok untuk daerah-daerah dengan infrastruktur minim, terutama di luar Pulau Jawa.
Selain itu, Boyamin menyinggung peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia menilai harga Chromebook dalam e-katalog LKPP tidak melalui asesmen menyeluruh, melainkan hanya didasarkan pada surat pernyataan harga dari penyedia.
“Nanti kita lihat BPKP bagaimana ketika mengetahui bahwa di LKPP itu tidak ada proses asesmen harga. Itu hanya dilampirkan surat pernyataan,” ujarnya.
Menurutnya dalam praktik normal, penetapan harga seharusnya dianalisis secara rinci, mencakup komponen perangkat keras, sistem operasi, hingga perangkat lunak, sebagaimana pernah terjadi dalam polemik pengadaan e-KTP. (saf/iss)
