Kita sering melihat banjir merendam rumah-rumah kecil, longsor menutup jalan dan menelan kebun-kebun warga, sungai berubah jadi pekat dan bau, udara panas seperti tidak punya jeda. Lalu kita bertanya, “Kenapa alam begini?” Tapi pertanyaan yang lebih jujur Adalah, sejak kapan kita sebagai manusia berhenti beradab kepada alam? Sejak kapan kita memperlakukan hutan, sungai, laut, dan tanah seperti benda tak bernyawa yang boleh dipaksa, diperas, lalu ditinggalkan? Sejak kapan kita memperlakukan alam sekadar memuaskan syahwat dan birahi ketamakan tanpa pertanggungjawaban?
Krisis ekologi yang kita saksikan hari ini bukan cuma soal “kurang teknologi” atau “kurang dana.” Ia sering kali berakar pada sesuatu yang lebih dalam: krisis hati. Krisis cara kita memandang Tuhan, memandang amanah, memandang kehidupan. Karena orang yang benar-benar takut kepada Allah biasanya akan malu merusak ciptaan-Nya.
Para sufi dari dulu mengingatkan alam bukan benda mati, ia hidup. Bahkan ayat suci Al-Quran mengatakan alam pun bertasbih memuji sang Pencipta. Alam memantulkan tanda-tanda keberadaan Tuhan. ia menyimpan pelajaran tentang keseimbangan (mizan). Laut mengajarkan keluasan dan kesabaran. Sungai mengajarkan keikhlasan, ia mengalir memberi tanpa minta pujian sorotan kamera. Bunga mengajarkan keindahan yang tidak mencari panggung.
Namun hari ini, banyak dari kita termasuk yang memegang kuasa memperlakukan alam bukan sebagai ayat, tapi sebagai lahan transaksi.Kita melihat pola yang berulang: izin-izin dikeluarkan terlalu mudah, terutama di kawasan yang seharusnya dijaga. Hutan di hulu yang mestinya jadi “tangan” yang menahan air, malah disobek menjadi konsesi. Pegunungan yang mestinya menjadi benteng resapan, malah ditatah jadi tambang. Lereng-lereng yang mestinya ditanami, malah dibuka untuk proyek yang mengejar lajunya uang.
Kadang permainan ini rapi, dokumen-dokumen seolah lengkap, rapat-rapat seolah dilakukan, konsultasi publik seolah berjalan. Tapi di lapangan, warga yang paling terdampak sering hanya jadi penonton. AMDAL diterobos, keberatan warga dianggap gangguan, suara ahli dipilih-pilih sesuai kepentingan. Bahkan ada yang lebih menyakitkan, ketika warga dan aktivis lingkungan bersuara, sebagian justru dibungkam, dicap menghambat pembangunan, atau dipersulit dengan berbagai cara.
Sementara itu, kita menyaksikan bentuk-bentuk “dosa ekologis” yang makin dinormalisasi, hutan habis, lalu banjir bandang dianggap takdir biasa. Sungai dipenuhi limbah, lalu warga disuruh “sabar” saat gatal dan sakit. Mangrove ditebang untuk beton, lalu abrasi merampas rumah-rumah nelayan. Kawasan hijau dijual jadi vila, lalu longsor datang seperti tamu yang sengaja diundang.
Lahan gambut dikeringkan, lalu kebakaran datang tiap tahun seperti rutinitas nasional. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini sering kali kesalahan moral. Karena ketika kuasa dipakai untuk menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan ruang hidup banyak orang, itu bukan hanya ketidakadilan social, itu juga pengkhianatan amanah. Banjir dan longsor bukan “alam yang marah.” Alam tidak punya dendam seperti manusia. Alam hanya menunjukkan akibat. Tanah yang kehilangan akar pasti akan runtuh. Sungai yang disempitkan dan dikotori akan meluap. Hutan yang disayat akan kehilangan kemampuan menjaga iklim. Bencana adalah bahasa sunyi yang berkata: “Keseimbangan telah dilanggar.”
Yang paling menyedihkan di tengah luka-luka itu, kita masih melihat rumah ibadah ramai, zikir terdengar, doa dipanjatkan. Tapi kadang terasa seperti cinta kepada Tuhan berhenti di langit, tidak turun menyentuh tanah. Kesalehan jadi urusan pribadi ritual tanpa keberanian mengoreksi cara manusia memperlakukan ciptaan Tuhan. Padahal, para sufi menegaskan sesuatu yang tajam, cinta kepada Allah yang sejati pasti melahirkan kasih kepada makhluk. Tidak mungkin seseorang memuji Tuhan siang-malam, tetapi tangannya ikut merusak hutan, menyuap izin, atau diam ketika sungai dicemari.
Di sinilah kita perlu berkata dengan jujur, suara para penceramah, guru, ustaz, dan tokoh agama tentang akhlak lingkungan masih terlalu sedikit. Ceramah dan tausiyah terasa nyaring dan kuat untuk membahas ibadah personal, halal-haram makanan. Tetapi ketika masuk soal hutan, tambang, sampah, limbah, sungai, dan kebijakan ekologis, banyak mimbar menjadi sunyi. Seolah-olah merawat bumi bukan urusan iman. Seolah-olah merusak lingkungan bukan dosa yang perlu ditangisi.
Padahal umat butuh panduan yang tegas bahwa membuang sampah sembarangan adalah kezaliman kecil yang kolektif, bahwa ikut menyetujui proyek yang menghancurkan ruang hidup warga adalah bentuk pengkhianatan Amanah, bahwa menggunduli hutan demi citra pembangunan adalah keliru, meski dibungkus kata “kemajuan.” Jika mimbar-mimbar masjid, majelis taklim, kelas-kelas sekolah, dan ruang-ruang dakwah tidak berani menyinggung masalah ini, maka umat tidak akan punya kompas akhlak ekologis.
Untuk para pemegang kuasa siapa pun, di level apa pun pesannya sederhana, kekuasaan bukan karpet untuk berjalan di atas penderitaan alam. Kekuasaan adalah amanah yang kelak dipertanyakan. Legalitas tidak selalu sama dengan legitimasi moral. Ada proyek yang sah di atas kertas tetapi cacat di hadapan Tuhan. Ada kebijakan yang “menguntungkan” hari ini, tetapi meninggalkan bencana puluhan tahun.
Kita masih bisa berubah kalau kita mau memulai dari arah yang benar. Harus ada taubat ekologis. Taubat ekologis itu bukan hanya istighfar di bibir, tapi perubahan nyata, pemimpin yang berani berkata “tidak” pada izin yang merusak, meski ada tekanan, aparat harus melindungi hutan, Sungai dan lautan, bukan melindungi pelanggar.
Jika alam kembali kita pandang sebagai “ayat hidup,” maka pohon yang tumbang bukan sekadar angka, ia akan terasa seperti kehilangan. Sungai yang tercemar bukan sekadar berita, ia akan terasa seperti luka. Dan dari kepekaan itu, lahir keberanian untuk menghentikan yang merusak, dan memulai yang menyembuhkan. Karena pada akhirnya, bumi tidak butuh kita. Kita yang butuh bumi. Dan lebih dalam lagi, iman kita butuh pembuktian bukan hanya di sajadah, tetapi juga di cara kita menjaga amanah Tuhan yang bernama alam.
