CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tekor Rp695,1 trilun. Jumlah itu membengkak signifikan 36,8% dibanding defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun.
Meski demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi sementara APBN 2025 menunjukkan kinerja solid.
Sementara itu, RAPBN 2026, atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026, telah disahkan menjadi UU APBN 2026 menargetkan belanja negara mencapai sekitar Rp3.842,7 triliun dan defisit sekitar 2,68% PDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.
Ringkasan Postur dan Prioritas RAPBN 2026:
• Anggaran Belanja Negara: Sekitar Rp3.842,7 triliun.
• Pendapatan Negara: Diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun.
• Defisit APBN: Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.
“Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
Pendapatan negara menunjukkan realisasi Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook laporan semester Rp2.865,5 triliun.
Realisasi tersebut didukung penerimaan perpajakan Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target sebesar Rp2.387,3 triliun. Jumlah itu kontribusi dari penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target Rp477,2 triliun, serta penerimaan hibah Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp1 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook laporan semester Rp3.527,5 triliun.
Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp1.500,4 triliun dan belanja non-K/L Rp1.102 triliun.
Adapun transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp849 triliun.
Berbagai langkah reformasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas mensejahterakan rakyat.
Menurut Menkeu, capaian program-program prioritas serta tata kelola yang terjaga sehingga di akhir tahun defisit terkendali pada batas aman 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar Rp695,1 triliun.
“Kita tahu ekonomi kita sedang mengalami downtrend, turun ke bawah. Kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN," katanya.
Ia menambahkan, "Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini."
Menkeu meyakini dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, tahun 2026 defisit dapat ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu.
“Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Menkeu.
APBN dan mesin pertumbuhan yang lain akan terus dioptimalkan peranannya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. APBN juga akan terus dioptimalkan peranannya sebagai shock absorber dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian.
Sebagai referensi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang tercatat Rp507,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berada dalam kondisi yang terkendali dan sehat.
Realisasi belanja negara Rp3.350,3 triliun, tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, tumbuh 2,1% (year-on-year), pemerintah mampu menjaga keseimbangan primer hanya minus Rp19,4 triliun, menunjukkan bahwa sebagian besar belanja negara telah didanai oleh pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada utang.
"Defisit anggaran bukanlah cerminan "kerugian" negara, melainkan sebuah strategi fiskal yang dirancang untuk menjawab kebutuhan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta transfer ke daerah," tutur Menkeu saat itu, Sri Mulyani Indrawati, awal tahun 2025.
