Pemerintah bakal memperluas program cetak sawah ke sejumlah kabupaten di Papua sebagai upaya memperkuat pemenuhan pangan dan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan program cetak sawah di Papua tidak lagi terpusat di satu titik, melainkan menyasar kabupaten-kabupaten.
“Kementerian Pertanian mulai mencetak sawah di Papua, tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi di kabupaten-kabupaten,” kata Sudaryono di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (12/1).
Sudaryono menjelaskan, pembahasan program perluasan sawah tersebut telah melibatkan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat produksi pangan lokal sebagai solusi jangka panjang pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua.
Menurut Sudaryono, pengembangan cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan masing-masing pemerintah daerah. Luasan lahan yang dicetak pun bervariasi, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap kabupaten.
“Ada kabupaten yang mengusulkan 3.000 hektare, ada yang 5.000 hektare, bahkan hingga 10.000 hektare. Itu mengikuti usulan dari pemerintah kabupaten,” ungkapnya.
Ia menilai, tingginya harga pangan di Papua selama ini lebih banyak disebabkan oleh mahalnya ongkos angkut dan distribusi, bukan karena adanya pihak yang sengaja menaikkan harga.
“Harga yang mahal itu bukan karena ada yang memahalkan. Tetapi karena biaya angkutan dan distribusinya memang tinggi,” tutur dia.
Sudaryono menegaskan, program cetak sawah di Papua menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada pasokan dari pulau lain. Program serupa juga dijalankan di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Ia mencontohkan, pada 2025 program cetak sawah telah berjalan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan daerah secara mandiri.
“Memang yang terdengar nyaring itu adalah di Merauke. Sebetulnya, kan, Merauke adalah satu dari bagian yang besar, tapi kita juga ada pemenuhan kabupaten-kabupaten, daerah-daerah lain,” kata Sudaryono.
Terkait pendanaan, ia menjelaskan pemerintah menerapkan dua skema dalam program cetak sawah. Pertama, cetak sawah berbasis investasi. Kedua, cetak sawah yang didukung anggaran negara untuk mendukung kepentingan ketahanan pangan nasional.
