Jakarta: Keberadaan Warung Kopi (Warkop) Sawargi di Jalan Jenderal Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat, sempat menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial karena dinilai menggunakan badan trotoar untuk aktivitas usaha. Namun, kondisi terkini di lokasi menunjukkan situasi sudah kondusif dan tidak lagi mengganggu hak pejalan kaki.
Pantauan di lapangan, Senin, 12 Januari 2026, tidak ditemukan lagi meja maupun kursi pelanggan yang ditempatkan di atas trotoar. Area pejalan kaki di sekitar kawasan Bundaran HI hingga Halte Tosari kini kembali dapat digunakan secara normal oleh masyarakat.
Warkop Sawargi diketahui berada di seberang Halte Tosari, tepat di jalur utama Jalan Jenderal Sudirman. Meski sempat menuai pro dan kontra, pengelola menyebut lokasi usaha sebenarnya berada di atas tanah taman di samping trotoar, bukan tepat di badan trotoar sebagaimana ramai diperbincangkan sebelumnya.
Baca Juga :
Tak Ramah Tuna Netra, Penghalang Trotoar Guiding Block di Jakarta Bakal DitertibkanSatpol PP Jakarta Pusat menekankan bahwa kegiatan berjualan diatas trotoar di kawasan Bundaran HI dilarang, termasuk penempatan meja dan kursi di area yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kebijakan tersebut ditegaskan guna memastikan trotoar tetap berfungsi sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan kaki.
Meski demikian, Warkop HI Sawargi tetap diperbolehkan beroperasi karena telah mengantongi izin usaha resmi. Penertiban dilakukan semata-mata untuk mengembalikan fungsi trotoar, bukan untuk menutup kegiatan usaha.
Pegawai Warkop HI Sawargi, berinisial A mengungkapkan bahwa usaha tersebut telah beroperasi sekitar enam bulan serta memiliki izin usaha yang sah. Ia membenarkan adanya penertiban meja dan kursi oleh Satpol PP.
Selain itu, karyawan menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdengar adanya rencana penggusuran terhadap Warkop Sawargi. Pengelola juga berencana mengajukan izin tambahan agar ke depan dapat menempatkan fasilitas pendukung usaha sesuai aturan yang berlaku.
Adapun izin usaha yang dimiliki Warkop Sawargi tercatat sah, dibuktikan dengan adanya Nomor Izin Berusaha yang ditandatangani secara elektronik oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan izin tersebut, aktivitas usaha dinyatakan legal selama tidak melanggar ketentuan penggunaan ruang publik.
Isu ini mencuat setelah sejumlah unggahan di media sosial menyoroti keberadaan meja dan kursi Warkop Sawargi yang dinilai memakan badan trotoar. Kondisi tersebut dianggap mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki di kawasan dengan mobilitas tinggi.
Pro dan kontra pun muncul, antara warga yang mendukung penertiban demi ketertiban kota dan pihak yang menilai usaha kecil tetap perlu diberi ruang hidup. Respons cepat Satpol PP dilakukan untuk mencegah polemik berlarut.
Penertiban akhirnya dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan, sekaligus upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan pengguna fasilitas umum.
Trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman merupakan bagian dari jalur prioritas pejalan kaki di pusat ibu kota, khususnya kawasan Bundaran HI yang menjadi ikon Jakarta. Kawasan ini memiliki aturan ketat terkait pemanfaatan ruang publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta gencar menertibkan penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukan, termasuk aktivitas berdagang. Kebijakan ini bertujuan memastikan trotoar tetap aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pengguna.
Kasus Warkop Sawargi menjadi salah satu contoh dinamika antara aktivitas ekonomi informal dan penataan ruang kota, yang kini ditangani dengan pendekatan penertiban tanpa meniadakan legalitas usaha.
