Hasil Rakernas I PDIP: Pemotongan TKD Tak Mencerminkan Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menerbitkan sikap politik setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1).

Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham menjadi sosok yang membacakan sikap partainya dalam penutupan Rakernas I.

BACA JUGA: PDIP Konsisten Jadi Parpol Penyeimbang Pemerintah, Begini Penjelasan Kader Muda

Satu di antara poin yang muncul ialah PDIP mendorong alokasi transfer ke daerah (TKD) dilakukan secara berkeadilan dan proporsional sesuai UU.

"Rakernas menilai bahwa pemotongan anggaran transfer ke daerah tidak mencerminkan asas keadilan dan pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah, serta melanggar asas desentralisasi," kata Jamaluddin membacakan poin sikap politik PDIP, Senin.

BACA JUGA: Rakernas PDIP: Megawati Foto Bareng Wartawan, Lalu Dapat Kecupan dari Dua Anaknya

PDIP dalam poin lainnya menyatakan dukungan terhadap masyarakat membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri.

"Mendukung inisiatif masyarakat untuk membentuk badan usaha koperasi secara organik dan mandiri, sehingga koperasi benar-benar merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan dan berkarakter gotong royong," demikian Jamaluddin menyampaikan sikap politik PDIP.

BACA JUGA: Prananda PDIP Gagas Balai Kreasi untuk Memberdayakan UMKM Lokal

Selain isu tadi, PDIP dalam sikap politik lain mengkritisi langkah AS yang menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro. 

PDIP pun mendesak pemerintah menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka seperti di kasus Maduro.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu merasa tindakan intervensi AS merendahkan muruah PBB, Dasa Sila Bandung, dan bertentangan dengan hukum internasional.

"Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan," demikian Jamaluddin membacakan skiap PDIP. (ast/jpnn)