Kebun hingga Tambak di Aceh Rusak akibat Bencana, Sektor Ekonomi Butuh Percepatan Pemulihan

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Ratusan ribu hektar lahan perkebunan dan pertanian di Aceh rusak akibat bencana yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025. Pemerintah daerah pun berupaya mempercepat pemulihan sektor ekonomi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana banjir dan longsor menyebabkan kerusakan masif pada lahan pertanian maupun perkebunan produktif di provinsi itu. Sedikitnya 56.652 hektar sawah dan 100.376 hektar lahan perkebunan di Aceh rusak akibat terendam banjir dan tertimbun longsor.  

​Kondisi serupa terjadi di sektor perikanan dan peternakan. Ikan-ikan yang dibudidayakan petambak mati akibat diterjang banjir dan matinya aliran listrik. Tambak dan kandang ternak warga juga rusak akibat diterjang banjir dan longsor. Pasar-pasar tradisional yang menjadi sentra perekonomian masyarakat Aceh pun rusak akibat bencana.   

Sekretaris Daerah Aceh M Nasir mengatakan, pemerintah daerah mendorong percepatan pemulihan sektor ekonomi di Aceh dengan kolaborasi lintas sektor. Dia pun meminta dinas terkait, badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi lain bersinergi memperbaiki kondisi ekonomi di wilayah terdampak bencana.

“Pemerintah Aceh mengajak seluruh stakeholder di bidang BUMD dan instansi terkait untuk fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana secara terintegrasi," kata Nasir saat rapat bersama pimpinan BUMD dan instansi terkait di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Senin (12/1/2026).

Menurut Nasir, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur ekonomi di wilayah terdampak bencana. Hal ini agar jalur perdagangan masyarakat kembali normal. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah dataran tinggi Gayo yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh.

“​Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Aceh berharap roda perekonomian masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan perkebunan, dapat segera bangkit guna menjaga stabilitas ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan. “Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” ucapnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Aceh pun diminta memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana. “Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang," tutur Nasir.

Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi di Aceh. Dengan begitu, percepatan pemulihan ekonomi tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, pada Desember 2025, nilai tukar petani (NTP) di Aceh sebesar 123,99 atau mengalami penurunan sebesar 0,93 persen dibandingkan November 2025. Penurunan NTP terjadi pada 3 subsektor, yaitu hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan.

BPS Aceh juga mencatat, inflasi Aceh (year on year) pada Desember 2025 sebesar 6,71 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,90 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari makanan, minuman, dan bahan bakar rumah tangga.

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh memberikan pendampingan pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan kelompok disabilitas yang terdampak bencana.

Kepala DP3A Aceh Meutia Juliana mengatakan, kelompok rentan menghadapi risiko berlapis, mulai dari gangguan psikologis, keterbatasan akses layanan, hingga potensi kekerasan dan penelantaran. Karena itu, pemerintah daerah mengupayakan pendampingan untuk memastikan perlindungan tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.

“Kami juga memberikan pendampingan dan dukungan psikososial, termasuk bantuan spesifik untuk perempuan dan anak bersama instansi terkait lain dan lembaga masyarakat sipil guna membantu perempuan dan anak pulih dari trauma akibat bencana,” katanya.

Pemerintah Aceh mengajak seluruh stakeholder di bidang BUMD dan instansi terkait untuk fokus pada pemulihan ekonomi pascabencana secara terintegrasi

Sementara itu, Juru Bicara Posko Bencana Banjir dan Longsor Aceh Murthalamuddin menyatakan, Pemerintah Aceh terus memperhatikan pemulihan segala aspek kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

Semua pihak, baik pemerintah daerah, pusat, serta unsur masyarakat  diharapkan dapat membantu menangani segala permasalahan di lapangan, termasuk pemulihan psikologis korban terdampak bencana, terutama perempuan dan anak.

Hingga Senin (12/1/2026), jumlah korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tercetat sebanyak 1.180 jiwa.

Adapun jumlah korban yang masih hilang sebanyak 145 orang. Sementara itu, jumlah pengungsi sebanyak 238.000 jiwa, dengan jumlah terbanyak berada di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayo Lues, dan Pidie Jaya.