PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui pernah terjadi praktik mismanajemen dan permainan tidak sehat di tubuh PT Pertamina serta dalam pengaturan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutan peresmian infrastruktur terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Presiden menyebut, dalam beberapa tahun terakhir rakyat merasakan dampak dari tata kelola energi yang tidak beres. Ia menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan impor energi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan, rakyat pun merasa bahwa terjadi mismanajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita,” kata Prabowo, di Balikpapan, Senin (12/1).
Menurut Prabowo, praktik tersebut melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan, namun disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Ia menilai keserakahan menjadi akar masalah yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan penderitaan bagi rakyat.
“Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti ya, orang-orang Indonesia yang pintar-pintar, pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip, sehingga ada pihak sekelompok orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan, sejak awal menjabat sebagai Presiden, ia telah berkomitmen untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi dan penyimpangan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pembenahan manajemen dan memberi mandat tegas kepada jajaran pimpinan baru.
“Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak-anak muda, dan saya beri tugas: jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini,” ujar Prabowo.
Presiden menambahkan, pembangunan kilang dan infrastruktur energi seperti RDMP Balikpapan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menutup celah permainan impor yang merugikan negara. (Bob/P-3)
