Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Secara Serius

Jakarta, VIVA – Menyikapi sejumlah peristiwa yang penting dalam penanggulangan terorisme, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menyelenggarakan webinar menggagas usulan strategi penanggulangan terorisme untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pembukaannya pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino mengatakan peristiwa ledakan di salah satu sekolah di Jakarta, dan makin meningkatnya ketidakpastian global dirasa perlu disikapi dengan strategi yang jitu dari pemerintah.

“Terorisme berbasis ideologi maupun berbasis keyakinan keagamaan bisa jadi akan memperoleh persemaian dalam situasi ini. Karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah,” ucapnya.

Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah, Sri Yunanto mencatat kemajuan Indonesia dalam penanggulangan terorisme yang memiliki ciri khas di dalam pembinaan para mantan pelaku teror. Hal ini menurutnya semakin melengkapi dan mendorong posisi Indonesia semakin baik dalam indeks terorisme global.

Menurut Yunanto, keberhasilan zero attack dan deklarasi 8000 anggota dan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) patutlah menjadi titik pijak strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kerena itu Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini memberi perhatian penting kepada upaya-upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi residivisme, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadarkan.

“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenis ini terus melemah dan Indonesia mencatatkan keberhasilan besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Kita juga saksikan ada trend peningkatan kekerasan berbasis ideologi di sejumlah negara bahkan merembes ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” ucapnya. 

Yunanto menekankan pentingnya penanggulangan terorisme yang tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ia menyoroti perlunya konsistensi kebijakan negara agar pendekatan keamanan tidak berkembang menjadi represif, tetapi tetap adaptif terhadap tantangan baru.

Yunanto juga mengingatkan bahwa penegakan hukum dan hak asasi menjadi poin penting dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Yunanto merekomendasikan adanya pembinaan eks napi terorisme, pencegahan dan penegakan hukum yang demokratis dan menjunjung ham.

Hampir senada, Amanah Nurish, antropolog penulis “Agama Jawa: Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz” menambahkan pentingnya pendekatan sosio-antropologis untuk membangun strategi penanggulangan terorisme bagi Indonesia.