Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell mengaku mendapatkan ancaman dan diskriminasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump diduga karena enggan memangkas suku bunga serendah mungkin.
Penyelidikan tengah bergulir setelah Departemen Kehakiman mengirimkan surat panggilan kepada Federal Reserve. Jerome mengatakan tuntutan hukum yang dilayangkan dirinya terkait kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat.
Kesaksian itu membahas perihal proyek renovasi sejumlah kantor Federal Reserve. Namun, menurutnya tuntutan itu hanyalah dalih. Sebab, permasalahan utamanya adalah pemangkasan suku bunga.
"Ancaman tuntutan pidana adalah konsekuensi dari penetapan suku bunga oleh Federal Reserve berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang akan bermanfaat bagi publik, bukan mengikuti preferensi Presiden," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/1/2026).
Jerome mengkhawatirkan kebijakan The Fed dalam menetapkan suku bunga berpotensi tidak lagi berdasarkan kondisi ekonomi, melainkan pengaruh tekanan atau intimidasi politik.
Dia menegaskan tidak takut menghadapi tuntutan atau ancaman yang menyerang dirinya setelah bekerja di bawah empat pemerintahan. Dia menekankan hanya fokus terhadap kebijakan dan stabilitas ekonomi, tanpa intervensi politik.
Baca Juga
- Konflik Trump Vs The Fed Hidupkan Lagi Sentimen 'Sell America'
- Konflik Trump Vs Powell Kian Panas, Bos The Fed ungkap Ancaman Pidana
- Harga Emas Pecah Rekor Lagi Dipicu Gejolak Iran dan Kisruh The Fed
Kedepannya dia tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, meski dilanda ancaman dan tuntutan hukum.
"Dalam setiap kasus, saya telah menjalankan tugas saya tanpa rasa takut atau pilih kasih politik, hanya fokus pada mandat kami untuk stabilitas harga dan lapangan kerja maksimal. Pelayanan publik terkadang membutuhkan keteguhan hati dalam menghadapi ancaman," paparnya.
Dirinya mengaku siap menjalani proses hukum untuk menghormati segala ketentuan yang berlaku di negaranya. Baginya hukum adalah takhta tertinggi dan tidak ada seorang pun berada di atasnya.
"Saya sangat menghormati supremasi hukum dan akuntabilitas dalam demokrasi kita. Tidak seorang pun, terutama ketua Federal Reserve berada di atas hukum. Namun, tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu ancaman dan tekanan berkelanjutan dari pemerintah," pungkasnya.
