FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali turun langsung meninjau lokasi banjir. Tepatnya di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis (8/1/2026) lalu dan momen pertemuan itu diunggah melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Senin (12/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Gibran tampak dikelilingi sejumlah mahasiswa asal Kalimantan Selatan yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Isu yang disinggung mahasiswa beragam, mulai dari maraknya tambang ilegal, ekspansi perkebunan sawit, hingga persoalan tata ruang yang dinilai menjadi pemicu banjir yang terjadi hampir setiap tahun.
Para mahasiswa menekankan bahwa masyarakat terdampak membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar bantuan sosial.
Mereka berharap Wapres dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada kementerian terkait agar segera ditindaklanjuti.
Salah seorang mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di hadapan Gibran mengatakan, kehadiran orang nomor dua di Indonesia di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi momentum penting untuk melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Sebagai pemangku kebijakan, ring satunya Kalsel, bahkan ring satunya nasional sudah ada hadir di sini. Artinya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama komitmen untuk bagaimana kemudian menghadirkan sebuah kebijakan yang hari ini betul-betul berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di Kalimantan Selatan ditemukan sedikitnya 180 tambang ilegal yang diduga kuat berkontribusi terhadap bencana banjir.
Temuan tersebut, kata dia, perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Pertambangan ditemukan kurang lebih 180 lebih, tambang ilegal. Artinya kami sampaikan ini ke Bapak, karena Bapak sebagai RI 2 ini dapat menyelesaikan semua kepada menteri yang terkait, menteri ESDM dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Mahasiswa tersebut juga menyoroti persoalan perizinan pertambangan dan perkebunan sawit serta tata ruang wilayah di Kalimantan Selatan yang dinilai bermasalah.
Kondisi tersebut, menurutnya, diperparah dengan minimnya infrastruktur pengendali banjir seperti sumur resapan.
“Tambah batu bara Bapak, buka sawit dan lain sebagainya Bapak, pun juga tata ruang kota di Kalimantan Selatan. Bagaimana kemudian kita nggak punya sumur resahkan dan lain sebagainya, itu juga jadi salah satu konkret Bapak Wagub juga,” katanya.
Ia menegaskan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun telah mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, warga membutuhkan kebijakan jangka panjang yang mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.
“Artinya kita yang harapkan adalah solusi konkret bagaimana kemudian warga dapat menjaga perekonomiannya, warga dapat bekerja dengan semestinya dan juga bagaimana kemudian kita dapat beraktivitas dengan sebagaimana mestinya,” ucapnya.
Mahasiswa tersebut juga mengingatkan bahwa persoalan banjir di Kalimantan Selatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan program jangka pendek.
“Jangka panjang, 10-30 tahun ke depan, karena 5 tahun itu tidak cukup untuk menjawab permasalahan Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres Gibran memberikan respons singkat.
Ia meminta kepala daerah setempat untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Pak Gubernur, Pak Bupati. Enggak, ini ada kesalahan tata ruang enggak di sini?,” ujar Gibran.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Dan ini Pak, kalau ada teman-teman mahasiswa dari kampus kita, terima Pak,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
