Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan operasi penertiban terhadap tunawisma atau homeless yang semakin marak di kawasan pusat kota. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang turut berdampak pada persoalan kebersihan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan fenomena ini terungkap setelah ia menerima keluhan langsung dari warga saat melakukan patroli keamanan pada akhir pekan lalu. Keluhan tersebut terutama terkait bau menyengat di sejumlah sudut kota.
“Tiba-tiba ada warga yang menyampaikan keluhan soal bau menyengat. Setelah kami lakukan patroli, ternyata di banyak pojok kota ditemukan kotoran manusia,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa, 13 Januari 2026.
Farhan mengatakan, kondisi serupa ditemukan di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Braga dan Taman Vanda. Beberapa gedung kosong di sepanjang Jalan Asia Afrika juga didapati telah disalahgunakan sebagai tempat buang air besar oleh oknum tertentu. Menanggapi persoalan itu, Farhan menegaskan Pemkot tidak hanya akan mengandalkan penambahan fasilitas toilet umum.
Baca Juga :
Farhan Siapkan 3 Konsep untuk Masa Depan Bandung Zoo
“Solusinya yang pertama adalah operasi penertiban homeless dan manusia gerobak. Jumlahnya memang cukup banyak,” tegasnya.
Selain operasi penertiban, pemerintah juga akan melakukan pembersihan menyeluruh di area-area yang kerap dijadikan lokasi buang hajat, termasuk gedung kosong dan sudut-sudut jalan di pusat kota.
Di sisi lain, Farhan menyebut libur Nataru tetap memberikan dampak positif bagi Kota Bandung dari sisi ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode liburan tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Metrotvnews.com/Roni K)
“Selama dua minggu liburan Nataru memang ada dampak yang cukup berat dari sisi kebersihan. Tapi Alhamdulillah, PAD kita berada di atas target,” kata Farhan.
Capaian tersebut, sambungnya, menjadi modal penting bagi Pemkot Bandung untuk mendukung penambahan kuota pembangunan infrastruktur ke depan, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
