Banten, ERANASIONAL.COM – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Horison Mocodompis, mengungkapkan bahwa kinerja layanan pertanahan di seluruh kantor pertanahan se-Banten menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Total nilai ekonomi tambahan (Economic Value Added) yang dihasilkan mencapai sekitar Rp87,3 triliun.
Horison menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil langsung dari berbagai layanan pertanahan yang dilakukan BPN bersama para mitra strategis.
“Nilai ekonomi tersebut bersumber dari sejumlah komponen penting, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp2 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sekitar Rp1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp235 miliar, serta kontribusi terbesar dari hak tanggungan yang mencapai Rp84 triliun,” ujar Horison dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).
Menurutnya, sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan melalui skema hak tanggungan menjadi penggerak signifikan aktivitas ekonomi, mulai dari pelaku usaha besar hingga UMKM.
Namun, ia mencatat adanya penurunan nilai hak tanggungan pada 2025 menjadi sekitar Rp74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp84 triliun.
“Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan, dan dinamika ekonomi secara umum. Analisis lebih mendalam tentu memerlukan kajian lanjutan,” ujar Horison.
Ia juga menyoroti peran penting BPHTB sebagai indikator nilai tambah ekonomi daerah.
Sepanjang 2025, total BPHTB di Provinsi Banten tercatat sekitar Rp2,240 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Kota Tangerang Selatan, diikuti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
“BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah, sementara BPN mendukung dari sisi administrasi dan legalitas pertanahan. Ada sejumlah daerah yang bahkan mampu menyumbang hingga Rp10 miliar bagi pendapatannya,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, BPN Banten menilai sektor pertanahan tetap menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun sejumlah indikator mengalami perlambatan.
