Dulu Tolak Pilkada Lewat DPRD, Kini SBY Serahkan Keputusan ke AHY

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut menyerahkan keputusan apakah Demokrat akan mendukung pilkada lewat DPRD atau tidak kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun di masa lalu, saat SBY masih menjabat Presiden, dirinya menolak pilkada lewat DPRD melalui Perppu.

"Ya sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami Mas AHY untuk melakukan keputusan terkait dengan katakanlah kebijakan-kebijakan Partai Demokrat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

"Termasuk (keputusan soal pilkada lewat DPRD atau dipilih rakyat)," sambungnya.

Dede menjelaskan, saat ini, Demokrat dalam posisi mendukung pilkada lewat DPRD, berbeda dengan sikap SBY dulu.

Baca juga: Gerindra Hormati Putusan Demokrat yang Beralih Dukung Pilkada Lewat DPRD

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Demokrat, ahy, sby, Pilkada lewat DPRD, wacana pilkada lewat dprd&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMy8xNDU4MzA1MS9kdWx1LXRvbGFrLXBpbGthZGEtbGV3YXQtZHByZC1raW5pLXNieS1zZXJhaGthbi1rZXB1dHVzYW4ta2UtYWh5&q=Dulu Tolak Pilkada Lewat DPRD, Kini SBY Serahkan Keputusan ke AHY§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Sebab, kata Dede, Demokrat mengikuti rencana Presiden Prabowo Subianto.

"Pokoknya pada prinsipnya saat ini kita ikut dengan rencana Presiden, karena kita melihat bahwa proses ini masih panjang. Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, yaitu masalah rehabilitasi terhadap bencana di Sumatera yang Mendagri sudah ditunjuk sebagai Ketua Satgas-nya," tuturnya.

"Ini saja membutuhkan proses dan biaya yang besar. Jadi oleh karena itu saat ini Pak SBY juga mengatakan kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi kita fokus pembenahan masalah bencana dalam Sumatera," sambung Dede.

Sementara itu, terkait banyaknya publik yang memilih pilkada tetap dipilih rakyat, Dede berdalih Demokrat juga memiliki data sendiri.

Menurutnya, data tersebut sesuai dengan apa yang para kepala daerah rasakan setelah berkontestasi di pilkada langsung.

"Karena konteksnya, kawan-kawan tahu 2024 adalah sebuah pemilu yang brutal dan cost-nya tinggi. Nah, cost tinggi itu salah satunya karena tadi berdampak juga kepada Pilkada-Pilkada. Pilkada yang kemarin 2024 itu juga cost-nya sangat tinggi. PSU-nya saja berkali-kali. Jadi oleh karena itu semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama," imbuhnya.

Penolakan SBY di tahun 2014

Lagi-lagi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat ke permukaan, padahal dulu upaya Pilkada via DPRD ini sudah dibatalkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2 Oktober 2014 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua Perppu terkait pemilihan kepala daerah.

"(Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," kata SBY pada malam Jumat kala itu.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Perppu tersebut sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD.